Author: Admin 21
-

Idaman Investor, 5 Negara Ini Bebaskan Pajak untuk Kripto
Berinvestasi pada kripto tanpa potongan pajak jelas menjadi impian para investor. Lima negara berikut ini berhasil mewujudkan impian tersebut. Ledakan popularitas kripto memang membuat otoritas pajak di banyak negara tergiur. Perputaran uang dalam jumlah besar jelas membuat investasi kripto selalu diawasi. Lima negara memiliki pandangan berbeda. Kelima negara yang membebaskan pajak pada kripto ini sekarang […]
-

Relaksasi Pajak Kembali Diberikan Bagi Warga Kaltara
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara memberikan keringanan bagi wajib pajak yang mengalami penunggakan dalam membayar pajak kendaraan melalui program pemutihan atau relaksasi bea balik nama kendaraan bermotor (BNKB). Program ini resmi berlaku terhitung sejak 1 Agustus hingga 31 September 2025. Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo melalui Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Hadi Hariyanto mengatakan […]
-

DJP, ESDM & SKK Migas Teken Kerjasama Optimalkan Penerimaan Negara dari Tambang & Migas
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menandatangani dua perjanjian kerja sama (PKS) strategis, masing-masing dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Penandatanganan berlangsung pada Kamis, 31 Juli 2025, di Gedung Djuanda I, […]
-

Pajak Kripto Diatur Ulang, Ini Kata DJP Soal Dampaknya ke Penerimaan
Pemerintah telah menerbitkan 3 peraturan baru mengenai perlakuan pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK 50/2025, PMK 53/2025, dan PMK 54/2025. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ketiga peraturan ini diterbitkan seiring dengan perubahan status aset kripto dari yang awalnya komoditas menjadi aset keuangan digital. Mengenai dampak perubahan ketentuan tersebut terhadap penerimaan, […]
-

Sri Mulyani Akan Perpanjang PPN 0 Persen Pembelian Rumah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0 persen untuk pembelian rumah. Sri Mulyani sudah menyetujui usulan itu. Dia berkata akan segera menerbitkan aturan mengenai perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen. “Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk […]
WA only