Author: Admin 21
-
DJP dan Dukcapil Sepakati NIK dan Face Recognition untuk Layanan Pajak
Ditjen Pajak DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil) Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kerja sama DJP dan Ditjen Dukcapil mencakup validasi data NIK untuk kepentingan pajak, pemutakhiran data kependudukan, serta pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. […]
-
Dukcapil Serahkan Data Warga RI ke Dirjen Pajak, Termasuk Fitur Wajah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk kepentingan perpajakan. Perjanjian kerja sama atau PKS ini ditandatangani langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bersama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri […]
-
OPINI: Tantangan Terbitnya PMK Pemeriksaan Pajak
Secepat apa pun pisau diasah, jika tumpul bagian ujungnya tetap tidak bisa membelah. Begitu pula pemeriksaan pajak—ringkas waktunya belum tentu tajam hasilnya. Inilah dilema yang muncul dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang secara substansial mereformasi cara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan audit. Tiga jenis pemeriksaan—lengkap, terfokus, dan spesifik—kini ditetapkan dengan […]
-
Penyeragaman Formulir Bikin Lapor SPT Lebih User-Friendly untuk WP OP
Ditjen Pajak DJP telah menyeragamkan formulir pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sehingga lebih user-friendly. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis 31/7/2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan penyeragaman formulir pelaporan SPT Tahunan akan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan kewajibannya. Menurutnya, wajib pajak kini […]
-
Mulai Tahun Depan, Penambang Aset Kripto Dikenai Pajak Penghasilan (PPh)
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK ini diundangkan pada 28 Juli 2025. Salah satu yang dibahas dalam aturan itu adalah pengenaan pajak penghasilan (PPh) kepada penambang aset kripto. Pasal 10 huruf c menyebutkan, atas penghasilan […]
WA only