Author: Admin 21
-
Ingat! Tidak Ada Penghapusan Sanksi TelatUpload Faktur Pajak
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP67/PJ/2025 tidak memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan upload atau pengunggahanfaktur pajak oleh pengusaha kena pajak PKP. Sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER03/PJ/2022 s.t.d.d PER11/PJ/2022, faktur pajak harus diunggah ke Ditjen Pajak DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak. “e-faktur … wajib diunggah (di-upload) ke […]
-
Pemkot Revisi Ketentuan Pajak Tempat Parkir, Restoran hingga PBB-P2
Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, merevisi sejumlah ketentuan pajak dan retribusi daerahnya. Revisi dilakukan melalui Peraturan Daerah Perda) Kota Sukabumi 2/2025 yang merupakan perubahan dari Perda Kota Sukabumi 4/2023. Perubahan ketentuan dilakukan sebagai tanggapan atas masukan dan evaluasi dari gubernur Jawa Barat, mendagri, dan menkeu atas Perda Kota Sukabumi 4/2023. Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal […]
-
Lapor SPT Sebelum Mudik, Cek Cara Pelaporan & Isi SPT Formulir 1770 SS & 1770 S
Panduan Pengisian SPT 1770 S dan 1770 SS – Jakarta. Segera lapor Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 2024 sebelum sibuk mudik Lebaran. Lapor SPT PPh pribadi paling lambat 31 Maret 2025 atau saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sekitar 3 juta wajib pajak […]
-
PPN Tiket Ditanggung, Pemerintah Ingin Rakyat Bepergian saat Lebaran
Pemerintah berharap masyarakat banyak melakukan mobilitas di dalam negeri seiring dengan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah DTP atas tiket pesawat domestik selama libur Lebaran. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP beserta kebijakan lainnya diestimasi mampu penurunan harga tiket sebesar 13,2% hingga 14%. Menurutnya, kebijakan ini akan mendorong ratusan juta orang melakukan pergerakan selama […]
-
Ditjen Pajak hapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengeluarkan surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor 67/PJ/2025 tanggal 27 Februari 2025 yang menghapus sanksi administratif terkait implementasi Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti di Jakarta, Jumat, menjelaskan penghapusan sanksi itu mencakup keterlambatan dalam pembayaran atau penyetoran pajak serta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) akibat perubahan sistem. […]
WA only