Author: Admin 21
-
Lakukan Penagihan, Kantor Pajak Sita Tanah Kosong Rp750 Juta Milik WP
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Cimahi telah melakukan kegiatan penyitaan atas tanah kosong dengan taksiran nilai sita senilai Rp750 juta pada 16 Juni 2025. Tanah yang disita ini berlokasi di Cipageran, Kota Cimahi. Juru Sita Pajak Negara JSPN KPP Pratama Cimahi Reza Herdiana mengatakan penyitaan tersebut turut dihadiri Kasie Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Wardani Rahendra. […]
-
Mulai 1 Agustus, Pemkab Ini Beri Pengurangan BPHTB 35%
Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akan memberikan keringanan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan BPHTB mulai 1 Agustus 2025. Bupati Jombang Warsubi menyebut keringanan yang diberikan berupa pengurangan pokok BPHTB sebesar 35%. Selain itu, pemkab akan menghapuskan denda BPHTB. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat. “Mulai 1 Agustus sampai akhir tahun, BPHTB dikurangi […]
-
Setoran Pajak Alat Berat Belum Optimal, Pemda Minta Pendampingan BPKP
Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku kesulitan menghimpun penerimaan pajak daerah dari sektor alat berat lantaran minimnya data alat berat di lapangan. Kepala Bapenda Kaltara Tommy Labo mengatakan banyak wajib pajak pemilik ataupenguasa alat berat yang menghindar saat diminta data spesifikasi alat berat. Bapenda padahal tengah melakukan pendataan guna mengoptimalisasi pajak daerah. […]
-
Bupati Imbau Aparatur Daerah Lunasi Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas
Pemkab Nias Selatan mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB. Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia mengatakan seluruh instansi daerah, baik tingkatkabupaten maupun kecamatan dan desa, wajib melunasi PKB kendaraan dinas. Hal ini agar pendapatan daerah bisa meningkat, sekaligus menertibkan administrasi perpajakan. “Guna mengintensifkan pembayaran PKB di wilayah Pemkab Nias […]
-
Lewat E-TRAPT 2025, Pengawasan Pajak Daerah DKI Jakarta Kini Lebih Efisien
Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam sektor perpajakan daerah. Kehadiran sistem yang andal, real-time, dan terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap transaksi usaha dapat tercatat secara akurat dan dapat diawasi dengan baik. Hal ini penting bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan […]
WA only