Author: Admin 21
-
Kanwil DJP Jakbar catat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebesar Rp16,71 triliun atau 21,27 persen dari target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp78,59 triliun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar menyebutkan, capaian itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yaitu sebesar 13,07 persen. “Kinerja […]
-
Bapenda Jakarta ungkap syarat pembebasan sanksi administratif wajib pajak
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menjelaskan ketentuan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak Jakarta, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2025. Salah satunya adalah bunga angsuran bagi wajib pajak yang mengangsur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga31 […]
-
Cara Wajib Pajak Badan Minta Perpanjangan Lapor SPT, Sebelum 30 April 2025!
Batas masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT bagi Wajib Pajak Badan berakhir pada 30 April 2025. Meski demikian, Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Perpajakan. Di mana pada Pasal 175 disampaikan bahwa Wajib Pajak (WP) […]
-
Besok Batas Akhir Lapor Pajak Badan, 13,66 Juta WP Sudah Isi SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sampai dengan 29 April 2025 pukul 07.58 WIB sebanyak 13,66 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan. “Terdiri dari 713.400 SPT Tahunan badan dan 12,95 juta SPT Tahunan orang pribadi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025). Ditjen Pajak mematok target […]
-
Penyatuan Atap Pengadilan Pajak, Revisi UU Dinilai Kian Urgen
Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan LeIP memberikan 7 rekomendasi untuk mempercepat dan memuluskan penyatuan atap Pengadilan Pajak. Peneliti Senior LeIP Dian Rositawati mengatakan pertama-tama dari pemerintah dansemua pemangku kepentingan perlu segera merevisi UU 14/2002 tentang PengadilanPajak. Menurutnya, dibutuhkan political will untuk merevisi UU Pengadilan Pajak. “Meski nanti ada perdebatan, sulit, tinggi tensi politiknya, serta […]
WA only