Author: Admin 21
-
Akses Rekening Keluarga Crazy Rich Dinilai Bisa Dongkrak Penerimaan Pajak
Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperluas ruang lingkup akses informasi keuangan hingga mencakup rekening pihak-pihak yang berkaitan dengan wajib pajak, termasuk anggota keluarga, dinilai sebagai langkah yang tepat untuk menutup celah penghindaran pajak. Namun, pelaksanaannya diingatkan harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik agar tidak melanggar kepastian hukum. Direktur Eksekutif Indonesia […]
-
DJP: Skema Baru Pajak E-Commerce Jangan Jadi Alasan Kerek Harga Barang
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kebijakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 tidak seharusnya menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti mengatakan, pemerintah telah berkomunikasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), platform […]
-
DJP Sebut Pajak Marketplace Tak Bikin Harga Barang Naik, Ini Penjelasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang daring oleh platform marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati mengatakan, pemungutan PPh oleh marketplace hanya mengubah mekanisme pembayaran pajak yang selama ini menjadi kewajiban pedagang. “Harusnya secara konsumen tidak terpengaruh, […]
-
Insentif Pajak 0% di PFII Diusulkan Berlaku hingga 50 Tahun
Pemerintah disebut mengusulkan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0% bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Insentif tersebut diusulkan berlaku hingga 50 tahun guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam acara Investment Forum 2026 di Bursa […]
-
Pemerintah Mau Insentif Pajak 100% selama 50 Tahun di Pusat Finansial RI (PFII), DPR Ingin Permanen
DPR menyebut insentif pajak yang akan ditawarkan pada Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) mencapai sebesar 100% selama 50 tahun. Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang PFII (RUU PFII) masih dibahas dalam tingkat panitia kerja (panja). Kendati belum tuntas, dia mengungkap bahwa insentif perpajakan yang bakal ditawarkan untuk investor global berbentuk […]
WA only