Author: Admin 21
-
Sri Mulyani Turun Gunung, Cek Coretax di Kantor Pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ‘turun gunung’ melakukan pengecekan pelaksanaan sistem Coretax di KPP Kebayoran Baru Satu, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar kemarin, Kamis, (23/1/2025). Hal ini tampak pada postingan Sri Mulyani di laman Instagram @smindrawati. Dia menyempatkan diri mendengarkan berbagai masukan dan tantangan yang dihadapi wajib pajak terkait […]
-
Sri Mulyani Minta Maaf Coretax Banyak Keluhan: Kami Terus Upayakan Perbaikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta maaf kepada wajib banyak atas banyaknya keluhan terhadap Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias Coretax. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini terus bekerja untuk memperbaiki sistem anyar ini. “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terima kasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” tulis Sri Mulyani melalui […]
-
Pemerintah Godok Aturan Baru Terkait PPN Besaran Tertentu di Era Tarif 12%
Pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk mengatur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) besaran tertentu dalam era kebijakan tarif 12%. Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yudha Wijaya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan ini tetap selaras dengan aturan sebelumnya dan arahan Presiden Prabowo Subianto. […]
-
Pemerintah Disarankan Hapus PPN untuk Tekan Harga Tiket Pesawat
Pemerintah diminta terlibat lebih dalam menekan harga tiket pesawat dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengamat Penerbangan Alvin Lie menyebutkan selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025, kebijakan untuk penurunan tiket dibebankan ke badan usaha, baik maskapai, pengelola bandara hingga penyedia avtur. “Selama Nataru ini, kontribusi semua dari Badan Usaha, peran pemerintah apa? Pajak […]
-
Banyak Jargon, Ketentuan Pajak Minimum Global Tidak Mudah Diadopsi RI
Kementerian Keuangan Kemenkeu) berpandangan ketentuan pajak minimum global atau global anti base erosion GloBE bukanlah suatu aturan yang mudah diadopsi oleh Indonesia lewat peraturan menteri keuangan PMK. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal BKF Melani Dewi Astuti mengatakan penyusunan PMK 136/2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional dilaksanakan dengan mengacu pada 6 […]
WA only