Author: Admin 21

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan kebijakan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% DHE di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025 dan bertujuan untuk memperkuat cadangan devisa serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konferensi pers […]

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 16,97 triliun pada 2024, melampaui target yang ditetapkan Rp 16,89 triliun atau mencapai 100,48%. Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan menyebut capaian tersebut merupakan keberhasilan keempat kalinya berturut-turut sejak 2021. Penerimaan ini tumbuh 27,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Darmawan menjelaskan, […]

Upaya pemerintah untuk mendigitalisasi sistem perpajakan terus berjalan. Salah satunya mengganti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan Core Tax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Implementasi Core Tax telah dimulai sejak 1 Januari 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Core Tax System akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan, di […]

Ditjen Pajak DJP mengungkapkan pihak vendor akan terus melakukan perbaikan terhadap coretax administration system. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan saat ini pengembangan coretax berada pada fase maintenance. Dengan demikian, pihak vendor masih melakukan pemeliharaan atas coretax selama setahun sejak diimplementasikannya sistem administrasi baru tersebut. “Jadi kalau ada bugs, ada kendala, […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih belum menetapkan tenggat waktu masa transisi implementasi sistem inti administrasi pajak atau coretax. Setelah wajib pajak menemukan berbagai persoalan di dalam sistem canggih terbaru DJP itu sejak implementasi pada 1 Januari 2025, Ditjen Pajak memberlakukan masa transisi, yang berarti pembebasan sanksi administrasi bila terjadi keterlambatan dalam pelaporan pajak. […]