Author: Admin 21

  • Wacana Pungutan Pajak Pedagang Online, DJP Klaim Didukung Pengusaha

    Wacana Pungutan Pajak Pedagang Online, DJP Klaim Didukung Pengusaha

    Pedagang online bakal dipungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform marketplace tempat mereka menjajakan dagangannya. Rencana kebijakan ini disebut telah didukung oleh kalangan pengusaha. Topik ini menjadi sorotan netizen dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan yang disampaikan oleh pemerintah, Ditjen Pajak DJP bakal menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pungut PPh Pasal 22. DJP akan mewajibkan marketplace […]

  • Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB hingga 30 September

    Pemkot Palangka Raya Perpanjang Penghapusan Denda PBB hingga 30 September

    Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya memperpanjang masa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 30 September 2025 mendatang. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebelumnya, sejak awal April 2025, Pemkot Palangka Raya sudah membuka program tersebut hingga Juni 2025. Kebijakan yang sama resmi diperpanjang untuk menggaet potensi […]

  • Alasan Pedagang di Toko Online Kena Pajak, Wamenkeu: Buat Pendataan

    Alasan Pedagang di Toko Online Kena Pajak, Wamenkeu: Buat Pendataan

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu buka suara terkait rencana pemerintah menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Anggito mengatakan, kebijakan itu belum memiliki landasan hukum karena masih dirancang pemerintah. Dengan demikian, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih […]

  • Alasan Pemerintah Gandeng E-Commerce Tarik Pajak Pedagang Online

    Alasan Pemerintah Gandeng E-Commerce Tarik Pajak Pedagang Online

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan langkah pemerintah melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, atas transaksi penjualan barang melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dilakukan agar ada kesetaraan antara pedagang di lapak digital maupun konvensional. “Untuk PMSE ini kan belum ada datanya, jadi kami menugaskan kepada platform untuk mendata siapa saja […]

  • DJP Pajak Kembali Blokir Rekening Penunggak Pajak

    DJP Pajak Kembali Blokir Rekening Penunggak Pajak

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara melakukan blokir rekening milik sejumlah penunggak pajak di Bank Central Asia (BCA) dan Bank OCBC NISP. Tindakan ini awal dari rangkaian kegiatan pemblokiran rekening serentak melalui koordinasi dengan berbagai bank, baik bank milik negara (BUMN), bank milik pemerintah daerah (BPD), bank swasta nasional, maupun bank asing […]

WhatsApp WA only