Author: Admin 21

Pesatnya perkembangan ekonomi digital diproyeksi dapat menimbulkan sedikitnya 13 jenis sengketa pajak, baik PPN maupun PPh. Buntutnya, pihak yang berselisih akan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo mengatakan sengketa biasanya munculkarena implementasi peraturan seperti perbedaan penafsiran atau masalah teknispenyetoran pajak. Ujungnya, fiskus dan wajib pajak bakal menyelesaikan perselisihanmelalui Pengadilan […]

Pemerintah China resmi mengakhiri kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penuh bagi sebagian pengecer emas mulai Sabtu (1/11/2025). Langkah ini berpotensi menekan permintaan emas di pasar domestik, yang selama ini menjadi pendorong utama reli harga logam mulia global. Kementerian Keuangan China mengumumkan bahwa pengecer emas tidak lagi mendapat pembebasan penuh atas PPN sebesar 13% untuk […]

Kebijakan fiskal selalu menjadi arena paling krusial dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan fiskal Indonesia mulai bergerak dengan gaya yang bisa disebut “akrobatik”, bukan dalam arti sembrono, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang saling bertentangan: kebutuhan pertumbuhan, tuntutan stabilitas, dan batas kemampuan fiskal negara. Langkah-langkah […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan penerapan Amendments to the Common Reporting Standard (Amended CRS) sebagai langkah baru memperkuat transparansi keuangan internasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia akan mulai memperluas pengumpulan dan pertukaran data keuangan lintas negara untuk tahun data 2026 yang hasilnya dipertukarkan pada 2027. “Langkah ini merupakan komitmen Indonesia dalam menjaga keterbukaan dan keadilan perpajakan global,” ujar […]

Pemerintah berencana menerapkan skema permanen insentif pajak penghasilan (PPh) final bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi (OP) dan Perseroan Perorangan dengan tarif 0,5%, tanpa batasan waktu. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, sebaiknya aturan PPh final diberikan dengan batasan waktu tertentu saja. Alasannya, dengan pemberian tanpa batas […]