Author: Admin 21
-

WP Tak Ada Iktikad Baik Usai Diberi Surat Paksa,KPP Blokir Rekening
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Padang Sidempuan melakukan kegiatan pemblokiran atas rekening wajib pajak berinisial PAM yang tersimpan di Bank Mandiri Gunung Tua pada 21 November 2024. KPP Pratama Padang Sidempuan menjelaskan kegiatan pemblokiran rekening tersebut dilakukan oleh juru sita pajak negara JSPN karena wajib pajak PAM tak kunjung melunasi utang pajaknya, meski telah menerima […]
-

DPR Sarankan Pemerintah Siapkan 8 Kebijakan untuk Kompensasi Tarif PPN 12%
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan pemerintah agar menyiapkan kebijakan mitigasi guna menyeimbangkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan saran dan rekomendasi kebijakan diperlukan karena kenaikan tarif PPN berpotensi membuat daya beli masyarakat terdampak. Kebijakan pertama yang jadi rekomendasi adalah menambah anggaran perlindungan sosial sambil […]
-

Was-was Dampak Rambatan dari Kenaikan Tarif PPN
Langkah pemerintah yang akan menerapkan kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% ke barang mewah dinilai akan memberikan dampak rambatan ke sektor-sektor terkait. Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memberikan ilustrasi saat ada peningkatan PPN untuk kendaraan bermotor mewah dapat mempengaruhi industri pendukung seperti layanan perbaikan, asuransi, hingga suku cadang. Bila produsen […]
-

PPN 12 Persen Barang Mewah, Masyarakat Menengah dan Bawah Juga Terbebani
Pemerintah berencana menerapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah agar masyarakat kalangan menengah ke bawah tidak terbebani. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika ditelaah lebih dalam, dampak dari kebijakan ini tidak sesederhana itu. Meskipun pemerintah berencana menaikkan tarif PPN hanya […]
-

APBN 2025: Target Pajak Karyawan Digenjot, Pajak Korporasi Dipangkas
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot setoran pajak karyawan pada tahun 2025. Sebaliknya, penerimaan pajak korporasi pada tahun depan ditargetkan turun. Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp 313,51 triliun. Target ini meningkat 45,6% jika dibandingkan target tahun ini yang hanya Rp 215,21 triliun. Sementara, target […]
WA only