Author: Admin 21
-

Pemprov Mulai Mendata ASN yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor
Pemprov Sumatera Barat mulai mendata aparatur sipil negara ASN yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Tercatat, sebanyak ribuan ASN menunggak pajak kendaraan bermotor hingga akhir 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Provinsi Sumatera Barat Syefdinon menyebut Bapenda akan segera menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor melalui organisasi perangkat daerah OPD masingmasing. “Data terakhir ada ribuan ASN […]
-

Tagih Tunggakan Pajak Daerah,PemdaBisa Gandeng Instansi Lain
Peraturan Menteri Keuangan PMK 7/2025 memberikan ruang bagi kepada daerah untuk melakukan kerja sama, baik dalam rangka pemeriksaan maupun penagihan pajak daerah. Merujuk pada Pasal 142 ayat 1 PMK 7/2025, kepala daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi pemungut pajak lainnya guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. “Kerja sama pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 […]
-

Meringankan Beban Hidup, Pekerja Padat Karya Bebas Pajak Penghasilan
Pemberian insentif pajak kepada pekerja di sektor padat karya memiliki diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berimbas pada stabilitas ekonomi. Kebijakan ini umumnya diterapkan untuk mendukung sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti tekstil, manufaktur, dan pertanian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan aturan yang mengatur insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah […]
-

Prabowo Instruksikan Penghematan,Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan Kemenkeu) harus memberikan contoh bagi kementerian/lembaga lainnya untuk dapat melakukan penghematan anggaran. Suahasil mengatakan efisiensi anggaran menjadi bentuk dukungan Kemenkeu terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan seluruh kementerian/lembaga menghemat anggaran. “Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, […]
-

Efisiensi Anggaran Berdampak Pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu 2025
Kebijakan efisiensi belanja negara yang diterapkan pemerintah mulai berdampak pada berbagai program, termasuk di sektor pendidikan. Salah satunya, pembatalan program beasiswa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengumumkan pembatalan program Beasiswa Ministerial Tahun 2025 sebagai bagian dari langkah penghematan anggaran negara. Keputusan ini diumumkan melalui surat resmi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dengan nomor PENG-14/PP.2/2025 yang […]
WA only