Author: Admin 21
-
Mengenal Perusahaan Asing di Balik Coretax Seharga Rp 1,3 Triliun
Proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan alias Coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menuai kritik dari kalangan Wajib Pajak. Keluhan utamanya terkait dengan keberadaan sistem baru yang dinilai rumit, sementara pengembangan sistem ini ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama. Merujuk situs DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft resmi terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax […]
-
Serba-serbi Coretax, Dirancang Agar Efesien Tapi Kenapa Dianggap Menyusahkan Wajib Pajak
Layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Coretax, besutan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memodernisasi proses perpajakan berbuah masalah. Awalnya, sistem ini dirancang agar lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak wajib pajak justru kesulitan mengakses sistem tersebut. Salah satunya adalah Andi, seorang praktisi perpajakan yang juga memiliki perusahaan di […]
-
Pajak Minimum Global Berlaku 2025, Ini Jatuh Tempo Pelaporan SPT-nya
Peraturan Menteri Keuangan PMK 136/2024 memerinci mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak yang terkait dengan ketentuan pajak minimum global atau Global Anti Base Erosion GloBE. Pasal 65 ayat 3 PMK 136/2024 menyebut entitas induk utama dari grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global wajib menyampaikan GloBE Information Return GIR kepada DJP paling lambat […]
-
Aturan Pajak Minimum Global Berlaku, Pemerintah Siapkan 3 SPT Baru
Pemerintah akan menyiapkan 3 SPT baru dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan pajak minimum global sesuai dengan ketentuan Global Anti Base Erosion GloBE. Merujuk pada Pasal 65 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan PMK 136/2024, 3 format SPT dimaksud adalah SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh domestic minimum top-up tax DMTT, dan SPT Tahunan PPh undertaxed […]
-
Bukan Ditunda, Kemenkeu Tegaskan Opsen Pajak Tetap Jalan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak ada penundaan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro mengatakan bahwa kebijakan opsen pajak daerah tetap diberlakukan mulai 5 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). […]
WA only