Author: Admin 21

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengakui pembebasan pajak korporasi atau tax holiday telah diperpanjang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi masuk itu kurang lebih di atas 25 persen,” ujar Rosan dikutip Antara, Minggu (3/11/2024). Adapun perpanjangan […]

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Salah satu ruang lingkup dalam PMK tersebut adalah ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (coretax administration system/CTAS. Ruang lingkup ini dimuat dalam Bab VIII yang terdiri atas 4 pasal, yakni Pasal 464467. “Peraturan menteri ini […]

Dua bulan menjelang implementasi core tax system, muncul berbagai modus penipuan terhadap wajib pajak yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Meski begitu coretax system dinilai dapat menekan modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP.  Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono menjelaskan berdasarkan menu Coretax yang sudah disosialisasikan secara masif melalui berbagai media edukasi, semua komunikasi […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis PMK 81/2024 yang mengatur ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan utama media nasional pada hari ini, Selasa 5/11/2024. Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan coretax administration system merupakan salah satu ruang lingkup yang diatur dalam PMK 81/2024. Adapun ruang lingkup ini […]

Kementerian Keuangan resmi menghapus Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan PMK 130/2020 seiring dengan diundangkannya PMK 69/2024. Dengan dihapuskannya Pasal 7 PMK 130/2020 melalui PMK 69/2024, penentuan pemenuhan kriteria dan permohonan pengurangan tax holiday tidak bisa lagi dilakukan secara luring atau offline. “Pasal 7 dihapus,” bunyi Pasal I angka 5 PMK 69/2024, dikutip pada Senin 4/11/2024. […]