Author: Admin 21
-

Denda Tunggakan PBB Dihapus,Warga Cukup Bayar Pokok Pajaknya
Pemkab Malang, Jawa Timur kembali memberikan insentif berupa penghapusan denda atau pemutihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2. Kepala Bapenda Made Arya Wedanthara mengatakan pemutihan denda dilaksanakan untuk membantu wajib pajak yang kesulitan melunasi tunggakan pajak daerah. Melalui pemutihan denda, wajib pajak diharapkan lebih semangat menyelesaikan kewajiban pajaknya. “Melalui program ini, kami berharap […]
-

Beri Apresiasi WP Patuh, DJP Jaktim Gelar Opera Van Oostelijk Batavia
Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak DJP) senantiasa mengapresiasi wajib pajak yang secara patuh memenuhi kewajibannya. Bentuk apresiasi yang diberikan bisa bermacam-macam. Salah satunya, pagelaran Opera van Oostelijk Batavia yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kanwil) DJP Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Pementasan opera dilakukan di Gedung Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah TMII) di dalam […]
-

Jelang Coretax,Waspada Modus Penipuan Berkedok Pemadanan NIK-NPWP
Ditjen Pajak DJP kembali mengingatkan wajib pajak agar mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Iqbal Rahadian mengatakan penipuan yang mengatasnamakan otoritas bahkan marak ditemui jelang implementasi coretax administration system CTAS. Menurutnya, kini ditemukan kasus penipuan bermodus imbauan pemadanan NIK sebagai NPWP, tetapi diberikan tautan untuk mengunduh aplikasi palsu. “Adanya […]
-

Agar Opsen Pajak Tidak Menambah Beban WP,Pemda Perlu Lakukan Simulasi
Ditjen Perimbangan Keuangan DJPK meminta para pemerintah daerah untuk dapat melakukan simulasi beban pajak yang timbul ketika ketentuan opsen pajak diterapkan pada tahun depan. Simulasi diperlukan untuk meminimalkan penambahan beban pajak yang timbul akibat implementasi opsen pajak kendaraan bermotor PKB, opsen bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan […]
-

Temuan BPK: Uang Pajak Rp 5,82 Triliun Belum Disetor ke Negara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan mengenai potensi uang pajak yang belum disetor ke negara sebesar Rp 5,82 triliun untuk tahun 2023. Temuan tersebut dipaparkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. BPK menyebut potensi kekurangan setoran pajak itu berasal dari transaksi penerimaan pajak dalam Modul Penerimaan Negara yang tidak ditemukan dan/atau […]
WA only