Author: Admin 21

  • Wajib Pajak Bisa Tunjuk Wakil atau Kuasa Lewat Aplikasi Coretax

    Wajib Pajak Bisa Tunjuk Wakil atau Kuasa Lewat Aplikasi Coretax

    Wajib pajak akan bisa menunjuk atau mendaftarkan wakil atau kuasanya untuk menjalankan kewajiban pajak via aplikasi coretax. Penunjukan wakil/kuasa wajib pajak tersebut dapat dilakukan melalui menu My Representative Wakil/Kuasa Saya) pada halaman muka coretax. Adapun ada 2 jenis wakil/kuasa yang bisa ditunjuk, yaitu konsultan pajak dan pihak lain yang dapat ditunjuk. “Pada menu tersebut, wajib […]

  • Kanwil DJP Jatim I tingkatkan kepatuhan pajak lewat Edukasi Coretax

    Kanwil DJP Jatim I tingkatkan kepatuhan pajak lewat Edukasi Coretax

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan Jawa Timur I berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) melalui edukasi Coretax tahap pertama dan kedua. “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan melalui edukasi yang komprehensif dan persuasif,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Sigit Danang Joyo […]

  • Dorong Industri Pertahanan,PresidenIni Tawarkan Insentif Pajak

    Dorong Industri Pertahanan,PresidenIni Tawarkan Insentif Pajak

    Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan fokus pemerintah saat ini salah satunya mendorong pengembangan industri pertahanan nasional. Marcos mengatakan pemerintah dan parlemen dalam UU Revitalisasi Pertahanan mengatur pemberian insentif pajak untuk investor di bidang pertahanan. Melalui insentif, Filipina diharapkan menjadi negara tujuan investasi di bidang pertahanan yang menarik di dunia. “Ini adalah langkah maju yang […]

  • Negara Bocor Rp300 T, Bahlil: Sektor ESDM Pasti Tertib Pajak

    Negara Bocor Rp300 T, Bahlil: Sektor ESDM Pasti Tertib Pajak

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah memetakan 300 lebih pengusaha pengemplang pajak yang memiliki tunggakan senilai Rp 300 triliun kepada negara. Di antaranya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA) seperti perkebunan sawit. Daftar itu 300 lebih pengusaha yang menjadi pengemplang pajak itu Prabowo peroleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala […]

  • Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

    Penerapan Pilar 1 Amount A Butuh Aturan yang Berkepastian Hukum Tinggi

    Rencana penerapan Pilar 1 Amount A dari Two-Pillar Solution yang disusun OECD/G-20 BEPS Inclusive Framework diperkirakan akan memunculkan kompleksitas yang sangat tinggi. Senior Specialist of DDTC Fiscal Research & Advisory Hamida Amri Safarina mengatakan kompleksitas Pilar 1 Amount A ini antara lain mencakup kompleksitas peraturan, potensi pajak berganda, dan beban administratif. Oleh karena itu, penerapan […]

WhatsApp WA only