Author: Admin 21
-
Pemerintah Atur Biaya yang Ditanggung APBN dalam Proses Aksesi ke OECD
Biaya yang terkait dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan ditanggung oleh APBN. Biaya proses aksesi dibayar pemerintah menggunakan APBN terhitung sejak tanggaladopsi roadmap aksesi hingga ditetapkannya Indonesia menjadi anggota OECD. “Biaya proses aksesi…terdiri atas biaya perjalanan, akomodasi, pertemuan, penyusunan dokumen dan koordinasi, komunikasi, dan biaya atas […]
-
Pengusaha Ekonomi Kreatif Perlu Tahu 5 Kewajiban Pajak Badan Usaha
Kanwil DJP Jawa Timur III memberikan edukasi terkait dengan kewajiban pajak pada badan usaha berbadan hukum dalam seminar Sosialisasi dan Fasilitas Pendirian Badan Usaha Berbadan Hukum bagi Pegiat Ekonomi Kreatif pada 18 November 2025. Penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Timur III Abdul Muis mengatakan UMKM, termasuk pelaku ekonomi kreatif, merupakan salah satu pilar utama […]
-
Purbaya Geram! Banyak Importir Balpres Tak Bayar Pajak Bertahun-tahun
Menteri Keuangan Purbaya kembali mengeluarkan pernyataan keras terkait maraknya praktik impor pakaian bekas (balpres) ilegal yang merugikan kas negara. Purbaya mengatakan bahwa banyak importir pakaian bekas atau balpres ilegal yang tidak pernah membayar pajak selama bertahun-tahun. Temuan ini diperoleh dari hasil penelusuran setelah yang bersangkutan kerap berkoar-koar di media sosial menolak upaya pemerintah membasmi bisnis […]
-
PMK Baru, Penyesuaian Kebutuhan Jabatan Fungsional DJP Dihitung Ulang
DJP perlu menghitung ulang penyesuaian kebutuhan jabatan fungsionalnya, termasuk penilai pajak, asisten penilai pajak, penyuluh pajak, asisten penyuluh pajak, pemeriksa pajak, dan asisten pemeriksa pajak. Hal ini disebabkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru saja menerbitkan beleid baru, yakni PMK 78/2025, mengenai pedolan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional di bidang keuangannegara. Topik ini menjadi salah satu […]
-
Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN
Angin segar datang dari Kementrian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif pajak bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan aksi korporasi, terutama terkait konsolidasi dan restrukturasi. Insentif tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini tengah disiapkan. Purbaya mengatakan, skema insentif ini sudah dibahas bersama CEO […]
WA only