Author: Admin 21
-
Pajak Hiburan 40%-75% Ditunda, Pengusaha Ikuti Tarif Lama
Pengusaha industri jasa hiburan menegaskan tetap mengikuti tarif pajak hiburan lama sambil menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi (MK). “Jadi selama kami berproses di Mahkamah Konstitusi maka pemerintahan daerah itu diharapkan untuk mengikuti tarif yang lama,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) Hariyadi Sukamdani, usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/1/2024). Untuk diketahui, […]
-
Tolak Kenaikan Pajak Hiburan, PHRI Bali: Melemahkan Perekonomian Bali
Kenaikan pajak hiburan menjadi di kisaran 40%-75% masih menuai polemik. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badung Bali I Gusti Rai Suryawijaya mengatakan bahwa penerapan pajak ini akan kembali melemahkan perekonomian di Bali. Apalagi, Bali masih dalam kondisi pemulihan pariwisata paska pandemi Covid-19. “Kami khawatir kalau wisatawannya berkurang lagi, Bali tentu perekonomianya akan kolaps […]
-
Ini Ketentuan Bikin SPT Masa PPh Pasal 21 Sampai Desember 2023
PER-2/PJ/2024 turut memuat penegasan mengenai pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan Desember 2023. Terhadap kondisi tersebut, pemotong pajak membuat SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 berdasarkan pada ketentuan sebelumnya. Seperti diketahui, PER-2/PJ/2024 mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024. “Dalam hal pemotong […]
-
Aplikasi e-Bupot 21/26 Sudah Bisa Diakses di DJP Online! Simak Caranya
Ditjen Pajak (DJP) telah merilis aplikasi e-Bupot 21/26. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui DJP Online atau laman https://ebupot2126.pajak.go.id. DJP merilis aplikasi e-Bupot 21/26 sebagai tindak lanjut dari terbitnya Perdirjen Pajak No. PER-2/PJ/2024. Melalui PER-2/PJ/2024, DJP mengatur ulang ketentuan bukti potong (bupot) pajak penghasilan (PPh) Pasal 21/26 serta SPT Masa PPh Pasal 21/26. Adapun bupot PPh Pasal 21/26 serta SPT Masa PPh […]
-
Pembuatan Bupot dan Lapor SPT Masa PPh 21/26 Kini Pakai e-Bupot 21/26
Ditjen Pajak (DJP) baru saja merilis beleid baru yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong (bupot) PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, serta penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Aturan baru yang tertuang dalam Perdirjen PER-2/PJ/2024 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (22/1/2024). PER-2/PJ/2024 menegaskan bahwa pembuatan bukti […]
WA only