Author: Admin 21
-

Cara Cek NIK Sudah Padan dengan NPWP atau Belum
Pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berakhir pada 30 Juni 2024. Artinya, mulai 1 Juli 2024 semua NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Jika sudah […]
-

9 Hari Lagi, Ini Risiko Jika Tidak Memadankan NIK dan NPWP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasalnya, deadline pemadanan data NIK dan NPWP ditetapkan 30 Juni 2024. Pemadanan data NIK sebagai NPWP ini merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021, yang aturan turunannya dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan […]
-

Wacana PPN Jadi 12% Tahun Depan Belum Final, Tim Prabowo: Semua Akan Kita Koordinasi
Wacana soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% belum final. Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono mengaku bahwa rencana tersebut masih dikoordinasikan lebih lanjut. “Semua akan kita koordinasikan seperti apa yang saya katakan,” kata Thomas saat ditemui di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (24/6). Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati […]
-

Cara Cek NIK Sudah Jadi NPWP atau Belum, Paling Lambat 30 Juni 2024
Wajib pajak perlu memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat Minggu, 30 Juni 2024. Pemadanan NIK menjadi NPWP adalah bagian dari penerapan single identity number (SIN), sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Per 1 Juli 2024, setiap wajib pajak tidak lagi menggunakan NPWP 15 […]
-

Kemenkeu: PR Indonesia Bukan Masalah Utang, Tapi Rasio Pajak Rendah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa yang menjadi masalah Indonesia saat ini bukanlah utang, melainkan tax ratio atau rasio pajak yang masih rendah. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki tax ratio terendah dibandingkan negara lainnya di kawasan. Oleh karena itu, […]
WA only