Author: Admin 21
-

Sri Mulyani Beberkan Kinerja Setoran Pajak dari Berbagai Sektor Usaha
Kementerian Keuangan mencatat setoran pajak dari semua sektor usaha utama mengalami pertumbuhan positif pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kontribusi terbesar penerimaan pajak pada 2023 masih berasal dari sektor industri pengolahan dan perdagangan. Setoran pajaknya mengalami pertumbuhan sebesar 7,4% atau melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 24,8%. “Ini karena environment yang sudah mulai […]
-

Pajak Hiburan Mentok 75%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Banjar
Banjar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini berada di kaki Pegunungan Meratus yang membuat wilayahnya kaya akan sumber daya mineral, termasuk di antaranya intan. Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, bahkan dikenal sebagai salah satu penghasil intan terbesar di Indonesia. Dari sisi pendapatan asli daerah PAD), berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan […]
-

Bayar PBB di DKI Bisa Diangsur, Permohonan Paling Lambat 31 Juli 2024
Warga DKI Jakarta dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Pergub) DKI Jakarta 16/2024. Permohonan angsuran bisa diajukan atas pokok PBBP2 yang harus dibayar untuk tahun pajak 2024. Selain itu, angsuran juga bisa diajukan atas tunggakan PBBP2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak […]
-

Tenggat Pemadanan NIK-NPWP 30 Juni 2024, Ini Risiko dan Sanksi Jika Terlambat
Pemerintah telah mewajibkan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP. Tenggat waktunya hingga 30 juni 2024. Pemadanan itu akan berlaku pada 1 Juli 2024. Adapun yang wajib melakukan pemadanan adalah wajib pajak orang pribadi atau penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Dilansir dari pajak.go.id, dasar hukumnya tertera dalam Pasal 2 Ayat […]
-

Aturan Pajak Baru di Jakarta: Rumah Bawah Rp2 M Kena PBB Lagi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar lagi. Pengenaan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Serta Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024. Namun, […]
WA only