Author: Admin 21
-

DJPb Sulsel: Uang Pajak Pacu Pembangunan Infrastruktur Strategis
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa kontribusi uang pajak masyarakat telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah ini. Hal ini disampaikan Supendi di Makassar pada Kamis. Menurut Supendi, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah […]
-

Bukan Bebaskan PPh Pekerja, Bos Buruh Minta Purbaya Turunkan PPN
Pemerintah resmi memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam aturan itu, pegawai hotel, restoran, kafe, biro perjalanan wisata, penyelenggara acara, hingga taman rekreasi kini menikmati penghasilan penuh tanpa potongan […]
-

Aturan PPh Pasal 21 DTP Industri Pariwisata, Download di Sini!
Pemerintah memperluas cakupan bidang industri yang dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025. Perluasan diberikan untuk sektor industri pariwisata yang sebelumnya tidak diatur dalam PMK 10/2025. Perluasan tersebut diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. “Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi […]
-

Simak! Rekap Peraturan Perpajakan Terbaru Sepanjang Oktober 2025
Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan perpajakan baru sepanjang Oktober 2025. Salah satu peraturan yang banyak menyita perhatian adalah diperluasnya pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah(DTP) untuk industri pariwisata. Ada pula peraturan baru yang merevisi ketentuan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) besar, madya, dan khusus (BKM). Selain itu, pemerintahmenambahkan getah […]
-

Reformasi Pajak, Nigeria Dongkrak Bagi Hasil PPN untuk Negara Bagian
Pemerintah Nigeria bakal melaksanakan reformasi pajak secara besar-besaran mulai 2026. Ketua Komite Presidensial Bidang Kebijakan Fiskal Taiwo Oyedele mengatakan salah satu aspek yang direformasi adalah porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian. Mulai tahun depan, porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian naik dari 50% menjadi 55%. “Kita juga harus mendorong akuntabilitas yang lebih baik, […]
WA only