Author: Admin 21
-

WNI di Luar Negeri Lebih dari 183 Hari BelumTentu Jadi SPLN
Warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tidak otomatis menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN). WNI tersebut masih harus memenuhi sejumlah persyaratan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c UU PPh. Sementara itu, persyaratan lebih lanjut diatur dalam PMK 18/2021. Status […]
-

Tax Ratio RI Naik ke 9,49%, MUC Sebut Peran Coretax dan Pajak Digital
Tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,49% terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal pada Januari-September 2026. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 8,58%. Kenaikan tax ratio tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan pajak. Direktur Eksekyutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menilai, peningkatan penerimaan pajak turut didorong […]
-

Fiskus Ingatkan PKP Baru Jangan Terlambat Buat dan Unggah Faktur Pajak
Kanwil DJP Aceh mengingatkan pengusaha kena pajak (PKP) yang baru dikukuhkan agar memperhatikan ketentuan pembuatan faktur pajak, termasuk kelengkapan dan ketepatan waktunya. Penyuluh Pajak Kanwil DJP Aceh Susanto mengatakan faktur pajak harus dibuat secara lengkap dan tepat waktu. Selain itu, PKP perlu mengunggah e-Faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. “Faktur pajak yang tidak lengkap, […]
-

Mengupas Arah Kebijakan Pajak Digital 9 November, Apa Dasarnya?
Pemerintah berencana memperluas pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital mulai Senin (9/11/2026). Perbankan, perusahaan teknologi finansial atau fintech, hingga platform perdagangan elektronik, seperti Shopee, Lazada, dan GoTo disebut akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan dan penyetoran pajak. Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) […]
-

Pajak Digital Berpotensi Tambah Beban Pengembang Properti
Rencana penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri dinilai berpotensi menambah beban operasional perusahaan pengembang properti. Namun, dampaknya terhadap industri properti diperkirakan belum signifikan karena penggunaan layanan digital dari penyedia luar negeri oleh pengembang masih terbatas. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Ekajaya mengatakan, sejumlah […]
WA only