Author: Admin 21
-
DPR dan Ditjen Pajak Sepakati Gunakan 2 Sistem Perpajakan: Coretax dan Sistem Lama
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah sepakat untuk menggunakan dua sistem perpajakan, yaitu Coretax dan sistem perpajakan yang lama. Kesepakatan ini diambil untuk mengatasi berbagai masalah yang kerap muncul dalam implementasi Coretax. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil sebagai […]
-
Coretax Kerap Eror, Bos Pajak Respons Setoran Negara Terancam Anjlok
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo merespons soal ancaman penerimaan negara anjlok imbas gangguan sistem pajak coretax yang kerap terjadi. “Ini kan dampaknya (coretax eror kepada penerimaan negara) baru kelihatan nanti,” kata Suryo di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/2). Suryo belum bisa melaporkan apakah penerimaan negara benar turun imbas sistem coretax eror melulu. Ia masih perlu menunggu […]
-
Apa Kabar Pembahasan Tax Amnesty Jilid III?
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun memberi kabar terbaru soal rencana amnesti pajak (tax amnesty) jilid III. “Kalau soal itu (pembahasan tax amnesty jilid III) saya belum bisa memberikan jawaban apapun,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (10/2). “Saya baru menjalankan prosedur Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Rapat kita saja masih banyak ini,” sambung Misbakhun saat ditanya […]
-
Begini Perkembangan Terbaru Soal Rencana Tax Amnesty Jilid III!
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun belum menjadwalkan rapat pembahasan undang-undang tentang pengampunan pajak alias tax amnesty nomor 11 tahun 2016, baik secara internal maupun dengan pemerintah yang menjadi mitra komisinya. Misbakhun mengatakan, sejauh ini belum ada perkembangan pembahasan revisi UU Tax Amnesty itu setelah Komisi XI mengambil alih pembahasan RUU itu dari Baleg DPR […]
-
Isi Lengkap Aturan Pajak PMK 11 tahun 2025, Bahas Aturan Terbaru Soal PPN
Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025, yang membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya peraturan ini, sejumlah ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PMK 121/2015, seperti penghitungan dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif tertentu, kini mengalami penyesuaian yang cukup signifikan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem […]
WA only