Author: Admin 21
-

Tak Klarifikasi Akses FP yang Dinonaktifkan, Status PKP Bisa Dicabut
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak menegaskan pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak menyampaikan klarifikasi atas penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dapat dibuat status PKP-nya oleh otoritas pajak. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons cuitan warganet yang menanyakankonsekuensi jika PKP tidak memberikan klarifikasi tersebut. Adapun ketentuanpenonaktifan akses pembuatan faktur pajak diatur dalam PER-19/PJ/2025. “Dalam […]
-

Ekonomi Digital Bisa Picu Sengketa Pajak? Begini Penjelasannya
Pesatnya perkembangan ekonomi digital diproyeksi dapat menimbulkan sedikitnya 13 jenis sengketa pajak, baik PPN maupun PPh. Buntutnya, pihak yang berselisih akan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Pajak. Hakim Pengadilan Pajak Junaidi Eko Widodo mengatakan sengketa biasanya munculkarena implementasi peraturan seperti perbedaan penafsiran atau masalah teknispenyetoran pajak. Ujungnya, fiskus dan wajib pajak bakal menyelesaikan perselisihanmelalui Pengadilan […]
-

China Pangkas Insentif Pajak Emas Ritel, Potensi Redam Lonjakan Permintaan
Pemerintah China resmi mengakhiri kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) penuh bagi sebagian pengecer emas mulai Sabtu (1/11/2025). Langkah ini berpotensi menekan permintaan emas di pasar domestik, yang selama ini menjadi pendorong utama reli harga logam mulia global. Kementerian Keuangan China mengumumkan bahwa pengecer emas tidak lagi mendapat pembebasan penuh atas PPN sebesar 13% untuk […]
-

Akrobat fiskal dan jalan baru ekonomi Indonesia
Kebijakan fiskal selalu menjadi arena paling krusial dalam menentukan arah ekonomi suatu negara. Di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebijakan fiskal Indonesia mulai bergerak dengan gaya yang bisa disebut “akrobatik”, bukan dalam arti sembrono, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan di tengah tekanan yang saling bertentangan: kebutuhan pertumbuhan, tuntutan stabilitas, dan batas kemampuan fiskal negara. Langkah-langkah […]
-

Rekening Digital, Uang Elektronik, dan Kripto Dipantau Ditjen Pajak mulai 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan penerapan Amendments to the Common Reporting Standard (Amended CRS) sebagai langkah baru memperkuat transparansi keuangan internasional. Melalui kebijakan ini, Indonesia akan mulai memperluas pengumpulan dan pertukaran data keuangan lintas negara untuk tahun data 2026 yang hasilnya dipertukarkan pada 2027. “Langkah ini merupakan komitmen Indonesia dalam menjaga keterbukaan dan keadilan perpajakan global,” ujar […]
WA only