Author: Admin 21
-

Menkeu Ungkap Penerimaan Pajak Terkontraksi 3,7% hingga 15 Maret 2024
Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak senilai Rp342,88 triliun hingga 15 Maret 2024. Capaian tersebut setara 17,2% dari target senilai Rp1.989 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami kontraksi sebesar 3,7% (year on year/yoy). Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penerimaan pajak ini kontraksi sejalan dengan pelemahan harga komoditas sejak tahun lalu. “Ini berarti perusahaan-perusahaan mereka […]
-

Wah! Ternyata Minuman Bersoda Sempat Jadi Barang Mewah yang Kena Pajak
Soda atau minuman bersoda sempat menjadi barang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Berdasarkan penelusuran sejumlah peraturan, soda dikenakan PPnBM setidaknya sejak 1991. Pada tahun tersebut, pengenaan PPnBM atas soda diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 1183/KMK.04/1991. Adapun soda termasuk ke dalam barang mewah pada Lampiran I. “Atas penyerahan Barang Kena […]
-

Lapor SPT Terakhir 31 Maret 2024, Begini Cara Isi EFiling
Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), jangan lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebelum batas waktu yang ditentukan.Lantas, kapan terakhir lapor SPT 2024? Berikut jadwal terakhir lapor SPT 2024 dilengkapi dengan langkah-langkah untuk lapor SPT online di EFiling. SPT ini wajib dilaporkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, Wajib Pajak (WP) akan […]
-

MK Tolak Hapus Ancaman Penjara Wajib Pajak yang Lalai Lapor SPT
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Puguh Suseno terkait pasal yang mengatur sanksi penjara dan denda bagi wajib pajak yang lalai dalam melaporkan surat pemberitahuan pajak atau SPT dan menyetorkan pajak. MK menilai permohonan Puguh tidak jelas. Putusan perkara nomor 30/PUU-XXII/2024 itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Kamis (21/3/2024). Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Dalam […]
-

Optimalkan PPN dan Iuran, Ditjen Pajak dan BPH Migas Bertukar Data
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Ditjen Pajak (DJP) menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data dan informasi perpajakan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kerja sama ini diperlukan dalamrangka mengurangi celah-celah yang berpotensi merugikan penerimaan negara. “BPH Migas terus berupaya mengevaluasi setiap kinerja dan kebijakan yang dibuatuntuk meminimalisir celah-celah yang berpotensi […]
WA only