Author: Admin 21

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan perkembangan terbaru terkait isu kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah yang mencuat melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya”. Ia mengungkap bahwa terdapat laporan masyarakat mengenai praktik pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah yang tidak disetorkan ke kas negara sebagaimana mestinya. “Terdapat pengaduan masyarakat terkait kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah antara lain pemotongan pajak […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait keluhan yang disampaikan sejumlah karyawan terkait pengenaan pajak pesangon dan pensiun. Bahkan, sejumlah karyawan tersebut telah mengajukan permohonan pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun akhirnya permohonan tersebut ditolak. Saat ditanya terkait peluang revisi pajak pensiun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu. “Nanti […]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah. “Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih […]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah baru berhasil mengumpulkan Rp 8 triliun dari total utang pajak yang mencapai Rp 50–60 triliun. Utang tersebut berasal dari sekitar 200 wajib pajak yang selama ini menunggak dan sebagian di antaranya masih dalam proses penagihan intensif. Menurut Purbaya, pencapaian ini membutuhkan proses bertahap karena sebagian wajib pajak memilih untuk […]

Peningkatan investasi asing langsung (FDI) alias Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia ternyata belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Pasalnya peningkatan investasi tidak diikuti dengan meningkatnya tax ratio atau rasio pajak. Research Assistant BSI Institut Sayyaf Rabbaniy menjelaskan, kondisi tersebut disebabkan karena sebagian besar arus modal tersebut tergolong phantom FDI, yakni investasi yang secara hukum tercatat, tetapi tidak mencerminkan aktivitas ekonomi […]