Author: Admin 21
-

Dorong Investasi, Malaysia Beri Pembebasan Pajak Atas Unit Trust
Pemerintah Malaysia mengumumkan telah memberikan pembebasan pajak capital gain dan pajak penghasilan yang bersumber dari luar negeri terhadap unit trust. Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan mengatakan pembebasan pajak capital gain dan pajak penghasilan yang bersumber dari luar negeri terhadap unit trust akan menjadi insentif bagi investor. Melalui kebijakan ini, diharapkan keuntungan yang diperoleh investor bisa lebih besar. “Kebijakan ini untuk memastikan investor […]
-

Bahlil Tegaskan Pajak Hiburan 40% Mengganggu Iklim Bisnis
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan tarif pajak hiburan memang mengganggu iklim bisnis di Tanah Air. Seperti diketahui, tarif pajak hiburan naik menjadi 40% minimum dan 75% maksimal pada tahun ini. Kenaikan ini memicu kericuhan antara pemerintah dan pengusaha hiburan. Bahlil mengatakan dirinya kaget dengan kenaikan tarif pajak hiburan ini. Menurutnya, […]
-

Buat Bukti Potong di e-Bupot 21/26, Ada 2 Metode yang Bisa Dipakai
Pembuatan bukti pemotongan (bupot) melalui e-bupot 21/26 dapat dilakukan dengan 2 metode. Dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan pembuatan bupot dapat dilakukan melalui metode key-in dan impor data excel. Namun, sebelum perekaman bupot, DJP meminta agar pengguna sudah melakukan pengaturan nama dan jabatan penandatangan. “Sebelum melakukan perekaman bukti potong, pastikan wajib pajak telah mengatur nama dan […]
-

Ada e-Bupot 21/26, DJP Sebut e-SPT Masih Dapat Diakses untuk Ini
Aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat diakses meski saat ini sudah tersedia aplikasi e-bupot 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan aplikasi e-SPT masih dapat diakses untuk pembuatan, penyampaian, dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 sampai dengan masa pajak Desember 2023. “Untuk itu, e-SPT masih dapat diakses untuk pelaporan SPT masa pajak sebelum Januari 2024,” […]
-

Diskon PPh Badan Sektor Pariwisata Bisa Timbulkan Masalah Baru
Belakangan ini pajak hiburan menjadi polemik khususnya di kalangan pengusaha hiburan. Wajar saja, pemerintah telah menetapkan batas pajak hiburan atau pajak barang dan jasa tertentu (PJBT) sebesar 40%-75% dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tarif tersebut hanya berlaku untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, […]
WA only