Author: Admin 21
-

Aturan Surat Setoran Pajak Penyerahan Agunan yang Diambil Alih (AYDA)
Kreditur wajib menyetor PPN yang dipungut atas penyerahan agunan yang diambil alih (AYDA). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 41/2023, penyetoran PPN dilakukan kreditur dengan menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. “Penyetoran … harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan […]
-

Dapat SP2DK, Wajib Pajak Punya Opsi Cara Sampaikan Penjelasan
Wajib pajak memiliki pilihan untuk menggunakan beragam metode dalam merespons surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Secara umum, wajib pajak dapat memberikan penjelasan atas SP2DK secara tatap muka langsung, tatap muka lewat media audio visual, ataupun secara tertulis. “Penyampaian penjelasan secara tatap muka langsung…dilaksanakan wajib pajak dengan datang […]
-

Pembebanan Piutang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih, Cek Lagi Syaratnya
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP). Namun, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h UU PPh, besarnya PKP ditentukan berdasarkan pada penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M), termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih […]
-

Ingat, Wajib Pajak Tak Bisa Gunakan Alamat Palsu Lagi Jika Core Tax System Berlaku
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap meluncurkan sistem pajak canggih bernama core tax system pada 1 Juli 2024 mendatang. Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP Banten Dedi Kusnadi mengatakan, core tax system tersebut akan dilengkapi dengan fitur tag location dalam data wajib pajak. Hadirnya fitur tersebut akan membuat data mengenai wajib pajak akan semakin akurat. Selain itu, fitur tag location juga akan memudahkan […]
-

Catat! WP Tetap Perlu Cek Kebenaran Data Prepopulated Saat Lapor SPT
Wajib pajak orang pribadi tetap perlu mengecek kebenaran data prepopulated yang disajikan oleh Ditjen Pajak (DJP) saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (21/11/2023). Seperti diketahui, otoritas memang menyediakan data prepopulated yang diperoleh dari bukti potong dari pemotong pajak. Namun, kebenaran dan keakuratan data prepopulated pada SPT Tahunan tetap perlu […]
WA only