Author: Admin 21
-

Sah! Jokowi Restui Beli Rumah di Bawah Rp 2 M Gratis PPN
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan pemerintah akan memberikan insentif pada industri properti dalam waktu dekat. Bentuk insentif yang diberikan berupa PPN ditanggung Pemerintah hingga pemberian bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp 4 juta. “Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun […]
-

Jaga Persaingan Pajak yang Setara, Indonesia Komitmen Terapkan Pilar 2
Kementerian Keuangan menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen mengadopsi pajak minimum global sebagaimana tertuang dalam dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan Pilar 2 akan memastikan perusahaan multinasional besar membayar pajak minimum atas penghasilan yang timbul di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. […]
-

Ganjar Curhat Soal Pajak: Saya Sudah Bayar Kok Masih Dikejar
Calon Presiden Ganjar Pranowo buka suara mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang masih jauh dari tataran ideal. Baik dari sisi pembayaran pajak hingga warga yang sudah menjalankan kewajibannya tapi masih dikejar oleh petugas. Hal ini disampaikan Ganjar dalam 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, the Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, […]
-

Jokowi akan bebaskan PPN rumah tertentu dan administasi rumah MBR
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah berencana menerbitkan dua insentif yakni pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perumahan dengan harga tertentu, dan bantuan uang administrasi untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kita nanti akan putuskan, mungkin akan segera putuskan, PPN akan ditanggung oleh pemerintah, dan untuk perumahan yang untuk masyarakat ekonomi di bawah ini juga […]
-

Tak Hanya Rekening Bank, Rekening Saham Juga Bisa Disita Kantor Pajak
UU 19/1997 s.t.d.d UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan ketentuan teknisnya yakni PMK 61/2023 memungkinkan juru sita pajak negara (JSPN) untuk menyita surat berharga milik penanggung pajak yang diperdagangkan di pasar modal. Penyitaan diawali dengan pemblokiran. Dalam pelaksanaannya, pemblokiran surat berharga milik penanggung pajak dilakukan JSPN dengan terlebih dahulu menyampaikan permintaan pemberitahuan nomor […]
WA only