Author: Admin 21
-

Aturan PPh Pasal 21 DTP Industri Pariwisata, Download di Sini!
Pemerintah memperluas cakupan bidang industri yang dapat memperoleh insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025. Perluasan diberikan untuk sektor industri pariwisata yang sebelumnya tidak diatur dalam PMK 10/2025. Perluasan tersebut diberikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. “Bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi […]
-

Simak! Rekap Peraturan Perpajakan Terbaru Sepanjang Oktober 2025
Pemerintah menerbitkan sejumlah peraturan perpajakan baru sepanjang Oktober 2025. Salah satu peraturan yang banyak menyita perhatian adalah diperluasnya pemberian insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah(DTP) untuk industri pariwisata. Ada pula peraturan baru yang merevisi ketentuan wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak (KPP) besar, madya, dan khusus (BKM). Selain itu, pemerintahmenambahkan getah […]
-

Reformasi Pajak, Nigeria Dongkrak Bagi Hasil PPN untuk Negara Bagian
Pemerintah Nigeria bakal melaksanakan reformasi pajak secara besar-besaran mulai 2026. Ketua Komite Presidensial Bidang Kebijakan Fiskal Taiwo Oyedele mengatakan salah satu aspek yang direformasi adalah porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian. Mulai tahun depan, porsi bagi hasil PPN untuk negara bagian naik dari 50% menjadi 55%. “Kita juga harus mendorong akuntabilitas yang lebih baik, […]
-

Resmi! Pemerintah Bebaskan Pajak Pegawai Travel, Hotel hingga Restoran
Pemerintah resmi memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) atau pembebasan pajak karyawan yang bekerja di sektor pariwisata. Pemberian insentif itu dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 72/2025 yang merupakan perubahan atas PMK 10/2025. Kebijakan tersebut menambahkan sektor pariwisata sebagai penerima fasilitas fiskal PPh 21 DTP, di samping empat sektor padat karya […]
-

LB PPh 21 Bagi Sektor Pariwisata yang Manfaatkan DTP, Ini Aturannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 72/2025 turut memuat ketentuan khusus terkait dengan pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pegawai tetap sektor pariwisata. Ketentuan khusus dimaksud mengatur tentang mekanisme pengembalian dan kompensasi kelebihan PPh Pasal 21 dalam hal PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan diberi insentif DTP ternyata lebih besar dari PPh Pasal […]
WA only