Author: Admin 21
-

Utang Restitusi Pajak Tembus Rp 70 Triliun, Pengusaha Minta DJP Percepat Pencairan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang kelebihan pembayaran pendapatan atau utang restitusi pajak mencapai Rp 70,25 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut meningkat 13,85% dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp 61,70 triliun. Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, kenaikan utang restitusi […]
-

Restitusi Pajak Migas-Non Migas 2025 Melejit, Tembus Rp105,83 T
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak alias restitusi untuk pajak penghasilan (PPh) sektor minyak dan gas (migas) serta non migas bertumbuh pesat pada 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa restitusi PPh Migas mencapai Rp789,51 miliar pada 2025 atau melonjak Rp786,8 miliar dari jumlah 2024 atau melejit 29.104%. Sementara itu, nilai restitusi untuk PPh Non Migas mencapai […]
-

Awasi Kepatuhan Pajak Orang Kaya, DJP Bisa Minta Data Perbankan hingga Penyedia Kripto
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan pedoman baru permintaan informasi dan/atau bukti keterangan (IBK) dalam rangka pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran No.SE-9/PJ/2026 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto. Pedoman ini mengatur, salah satunya, penentuan kriteria wajib pajak yang dapat dimintai informasi atas transaksi keuangan […]
-

CITA: SP2DK Berpotensi Jadi Andalan DJP Kejar Target Pajak
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar menilai berbagai langkah yang ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggenjot penerimaan belum cukup kuat untuk menutup potensi kekurangan penerimaan (shortfall) pajak pada 2026. Berdasarkan perhitungannya menggunakan realisasi penerimaan hingga Juni 2026, masih terdapat potensi shortfall penerimaan pajak sebesar Rp 141 triliun hingga Rp 188 […]
-

DJP Teliti SPT Tahunan, Termasuk yang Hapus Bupot di Coretax
Ditjen Pajak (DJP) masih meneliti kebenaran isi SPT Tahunan, termasuk SPT wajib pajak yang diduga menghapus data bukti potong (bupot). Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (29/7/2026). Karena penelitian terhadap SPT tersebut masih berlangsung, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti belum bisa mengungkapkan hasil yang ditemukan […]
WA only