Author: Admin 21
-

DJP Larang Wajib Pajak Rekam SP2DK Daring, Pelanggar Terancam Sanksi
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengatur larangan bagi wajib pajak untuk merekam proses penyampaian penjelasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang dilakukan secara daring melalui video conference. Sebaliknya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) justru diwajibkan melakukan perekaman selama proses tersebut berlangsung. Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
-

DJP Larang Wajib Pajak Rekam Penjelasan SP2DK via Video Conference
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 melarang wajib pajak merekam pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK. Larangan ini berlaku dalam hal penjelasan atas SP2DK disampaikan oleh wajib pajak, wakil, kuasa, atau pegawainya secara langsung melalui video conference. “Dalam pelaksanaan penyampaian penjelasan secara langsung melalui media daring dengan video conference, account representative (AR) dan/atau pegawai DJP yang […]
-

Beban APBN 2026 Berat! Pajak & Bea Cukai Diramal Meleset dari Target
Penerimaan negara dari pajak dan bea cukai diproyeksikan akan di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Hal ini digambarkan sebagai ‘shortfall’ dalam penerimaan negara. Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman menilai shortfall penerimaan negara menjadi sinyal tekanan terhadap APBN masih cukup besar. “Potensi […]
-

Industri Baja Mendukung Penertiban Pajak
Kalangan industri baja menilai penegakan kepatuhan perpajakan terhadap seluruh usaha menjadi salah satu kunci untuk menciptakan persaingan yang sehat. Langkah tersebut juga di yakini dapat memperkuat daya saing produsen baja nasional ditengah tekanan kelebihan kapasitas baja global dan derasnya arus impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesian Iron and Steel Industry […]
-

Target Pajak Dinilai Perlu Dipangkas, Ekonom: Jangan Paksa Penerimaan Saat Daya Beli dan Bisnis Masih Lesu
Target penerimaan pajak pemerintah dinilai perlu disesuaikan dengan realitas ekonomi yang masih dibayangi lemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan aktivitas dunia usaha. Mempertahankan target yang terlalu tinggi justru berisiko mendorong tekanan terhadap wajib pajak di tengah basis perpajakan yang belum membaik secara fundamental. Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan pemerintah […]
WA only