Author: Admin 21
-

Kembalikan Uang PBB ke Wajib Pajak, Pemda Siapkan Rp 743 Juta
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta telah menyiapkan dana senilai Rp743,89 juta untuk restitusi pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) bagi 1.980 wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Surakarta Tulus Widajat mengatakan restitusi PBB tersebut diberikan kepada wajib pajak yang terlanjur membayar PBB sebelum pembatalan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP). “Ada 1.980 wajib pajak […]
-

Menperin Buka-bukaan soal Rencana Insentif Pajak Mobil Hybrid
Kementerian Perindustrian memastikan akan menggelontorkan insentif pajak untuk pembelian mobil hybrid electric vehicle (HEV). Langkah ini menyusul kebijakan insentif motor listrik yang telah ditetapkan sebelumnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan jumlah insentif pajak yang akan diberikan untuk mobil hybrid akan berbeda dengan mobil listrik yang akan diberikan potongan PPN 10%. “Kita siapkan beberapa program ada program […]
-

Hati-Hati, Ini Kegiatan Usaha yang Termasuk Shadow Economy
Shadow economy merupakan suatu isu ekonomi yang mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Melansir dari Investopedia, Rabu (30/8/2023), shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Kondisi ini disebut juga sebagai ekonomi bayangan, pasar gelap (black market), atau ekonomi informal. Pada dasarnya, pekerja informal […]
-

RI Kenakan Safeguard Impor Karpet Asal Vietnam, Malaysia, dan Thailand
Pemerintah memutuskan untuk menambah daftar negara asal impor barang karpet dan tekstil penutup lantai lainnya yang dikenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard. Melalui PMK 74/2023, pemerintah merevisi PMK 10/2021 berdasarkan penelitian Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Impor barang karpet dan tekstil penutup lantai lainnya asal Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini dikenakan BMTP, sedangkan produk asal […]
-

Pemberitahuan Pabean Impor dan Ekspor Bisa Diteliti Ulang Bea Cukai
Dirjen bea dan cukai berwenang melakukan penelitian ulang terhadap pemberitahuan pabean impor dan ekspor yang telah lebih dari 30 hari sejak tanggal pendaftaran. Sesuai dengan PMK 78/2023, penelitian ulang adalah kegiatan penelitian dokumen dalam rangka penetapan kembali oleh dirjen bea dan cukai terhadap pemberitahuan pabean impor dan/atau pemberitahuan pabean ekspor. “Penelitian ulang … dilakukan oleh pejabat […]
WA only