Author: Admin 21
-

Pemkab Bangka Adakan Pemutihan PBB-P2, WP Diimbau Memanfaatkan
Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung memberikan insentif pembebasan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Bupati Bangka Mulkan mengatakan program pemutihan denda PBB-P2 dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan PBB-P2. Dia pun mengimbau masyarakat patuh pajak sebagai bentuk dukungan untuk melaksanakan pembangunan daerah. “Dengan rutin membayar pajak, pembangunan sarana umum seperti […]
-

SKK Migas Dorong Percepatan Revisi Aturan Perpajakan Hulu Migas
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mendorong percepatan revisi dua beleid yang mengatur ihwal kontrak kerja sama atau production sharing contract (PSC) dan fasilitas perpajakan pada industri hulu minyak dan gas (migas) tahun ini. Dua beleid yang tengah direvisi itu, yakni PP No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan […]
-

Beleid Perpajakan Hulu Migas Direvisi, Pengusaha Berharap Ada Keringanan
Pemerintah tengah memperbaiki dua beleid yang mengatur ihwal perpajakan pada industri hulu minyak dan gas (migas) di tengah upaya peningkatan lifting tahun ini. Dua beleid yang tengah direvisi itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan PP No. […]
-

Pengamat Optimistis Target Pajak Tahun Ini Tercapai
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji optimistis target pajak tahun 2023 yang sebesar Rp 1.718 triliun akan tercapai. Ini mengingat tren historis pertumbuhan realisasi penerimaan pajak tahunan selama ini berada pada kisaran 7-8 persen. “Secara umum, optimistis tercapai. Jadi tiga tahun berturut-turut ya mudah-mudahan nanti realisasinya bisa tembus 100 persen,” ujar pria yang akrab disapa Aji […]
-

Ada Pengecualian PPh Natura/Kenikmatan, Apa Itu Penyakit Akibat Kerja?
Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diterima/diperoleh pegawai dan diberikan untuk penanganan penyakit akibat kerja dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh) atas natura dan/atau kenikmatan. Sesuai dengan Lampiran PMK 66/2023, pengecualian dari objek PPh juga berlaku untuk fasilitas kesehatan yang diberikan untuk penanganan perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari penyakit akibat kerja. “Kalau contoh memang penyakit bawaan itu tidak masuk […]
WA only