Author: Admin 21

  • Ingat! Pendaftaran NPWP Badan Belum Bisa Dilayani Melalui KringPajak

    Ingat! Pendaftaran NPWP Badan Belum Bisa Dilayani Melalui KringPajak

    Perusahaan atau badan yang ingin mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu memperhatikan saluran layanan yang tersedia. Saat ini, pendaftaran NPWP badan belum dapat dilakukan melalui layanan Kring Pajak. Kring Pajak menjelaskan layanan pendaftaran NPWP melalui contact center Ditjen Pajak (DJP) hanya diperuntukkan bagi orang pribadi yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Saat ini, layanan […]

  • Aturan Baru Kemenkeu Tutup Celah Makelar Pajak Berkedok Kuasa Wajib Pajak

    Aturan Baru Kemenkeu Tutup Celah Makelar Pajak Berkedok Kuasa Wajib Pajak

    Kebijakan pemerintah yang memperbarui aturan kuasa pajak melalui  PMK Nomor 44 Tahun 2026 dinilai merupakan langkah untuk memperketat celah kebocoran pajak melalui pengaturan kuasa wajib pajak. Direktur Eksekutif Indonesia Econimic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat mengatakan, regulasi anyar tersebut memiliki tujuan yang positif karena berupaya memperkuat integritas administrasi perpajakan, meski tetap menyisakan tantangan yang […]

  • Penerimaan Pajak 2026 Diramal Kurang Rp46,9 Triliun, Purbaya Mau Kerja DJP Lebih Efisien

    Penerimaan Pajak 2026 Diramal Kurang Rp46,9 Triliun, Purbaya Mau Kerja DJP Lebih Efisien

    Penerimaan pajak sampai akhir 2026 diprakirakan tidak memenuhi target Rp2.357,7 triliun. Pemerintah memproyeksikan terjadi shortfall sebesar Rp46,9 triliun. Berdasarkan Outlook Postur APBN 2026, penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun ini hanya akan mencapai Rp2.310,8 triliun. Realisasinya mencapai 98% dari target, dengan pertumbuhan seesar 20,5% (yoy) dibanding tahun lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan otoritas […]

  • Pemerintah Pertegas 3 Pihak yang Dapat Ditunjuk Jadi Kuasa Wajib Pajak

    Pemerintah Pertegas 3 Pihak yang Dapat Ditunjuk Jadi Kuasa Wajib Pajak

    Pemerintah menerbitkan PMK 44/2026 yang merombak persyaratan untuk menjadi kuasa pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (9/7/2026). Penerbitan PMK 44/2026 ini mencabut dan menggantikan PMK 229/2014. Penggantian peraturan dilakukan karena PMK 229/2014 belum mengatur persyaratan kompetensi kuasa wajib pajak dan pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa yang merupakan […]

  • Tutup Kebocoran, Kuasa Pajak Diperketat

    Tutup Kebocoran, Kuasa Pajak Diperketat

    Upaya pemerintah menutup celah kebocoran pajak belum usai. Teranyar, Kementerian Keuangan memperketat persyaratan untuk menjadi kuasa pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 22 Juni dan berlaku 6 Juli lalu, pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa pajak terdiri dari tiga kategori, yaitu konsultan pajak, pihak lain, dan […]

WhatsApp WA only