Author: Admin 21

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya langkah nyata untuk meringankan beban rakyat. Karena itu, ia mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (tarif PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen. “Kebijakan fiskal ini penting agar rakyat kecil benar-benar merasakan keringanan. Hal ini sejalan dengan semangat kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat Indonesia,” ujar Misbakhun, melalui […]

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen. Sebab, pelu langkah nyata untuk meringankan beban rakyat. “Penurunan tarif PPN sejalan dengan semangat kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan penderitaan masyarakat Indonesia,” ujar Misbakhun di Jakarta, Minggu (31/8). Presiden Prabowo, kata dia, menginginkan Wong […]

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan pentingnya langkah nyata untuk meringankan beban rakyat.  Karena itu, ia mengusulkan penurunan tarif PPN dari 11 persen menjadi 10 persen. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung kepada pembayar.  Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat.  Menurut Misbakhun, kebijakan fiskal ini penting agar […]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan surat edaran yang menjadi landasan bagi pemda untuk menyesuaikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hariini, Senin (1/9/2025). Surat edaran dimaksud adalah Surat Edaran (SE) 900.1.13.1/4528/SJ yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 14 Agustus 2025. “Dalam […]

PEMERINTAH akan berfokus mengawasi sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi dan selama ini sulit dipungut pajak. Rencana tersebut tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Selain perdagangan eceran, sektor makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan juga bakal menjadi sasaran. Dikutip dari laman resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang luput dari pengawasan […]