Author: Admin 21
-

Pemerintah Buka Peluang Masuknya Produsen Mobil Listrik Lain Terima Insentif PPN
Pemerintah telah mengucurkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian mobil listrik mulai 1 April 2023. Sejauh ini, baru ada Hyundai dan Wuling yang menerima insentif PPN. Walau begitu, bukan mustahil ada produsen lainnya yang berpeluang menjadi penerima insentif tersebut pada masa mendatang. Seperti yang diketahui, insentif yang diberikan pemerintah yakni berupa potongan PPN sebesar […]
-

Pelaporan SPT Tahunan Mencapai 12,3 Juta
Angka tersebut setara dengan 63,43% dari jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah. Hingga 9 April 2023, jumlah SPT yang dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencapai 12,3 juta. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti mengatakan, […]
-

DJP Aceh imbau wajib pajak badan sampaikan SPT tepat waktu
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Aceh mengimbau wajib pajak badan menyampaikan laporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tepat waktu guna menghindari sanksi atau denda. Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh Imanul Hakim di Banda Aceh, Senin, mengatakan batas akhir penyampaian SPT wajib pajak badan hingga 30 April 2023. “Kami terus mengingat wajib pajak badan […]
-

99,5% Investor Kripto Tak Bayar Pajak pada 2022, Cuma 0,04% Investor Kripto RI yang Bayar Pajak
Perusahaan pajak kripto Swedia, Divly telah merilis laporan baru yang memperkirakan bahwa hanya 0,53% investor kripto secara global yang membayar pajak atas kripto mereka pada tahun 2022. Namun, pakar pajak meragukan angka dan metodologi laporan tersebut. Diterbitkan pada 5 April, laporan Divly muncul dengan perkiraan setelah menganalisis hubungan antara jumlah orang yang menyatakan cryptocurrency dalam pengembalian pajak […]
-

Heru Budi Akui Pendapatan Daerah Turun Jika Presiden Hapus Pajak Kendaraan Listrik
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus pajak kendaraan listrik karena akan berimbas pada pendapatan daerah. Ia menyebut, pajak yang diterima akan DKI akan merosot karena rencana tersebut. Hal ini disampaikan Heru saat membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 yang juga dihadiri […]
WA only