Author: Admin 21
-
Pajak Karyawan Sektor Horeka Ditanggung Pemerintah, Serikat Pekerja Imbau Perusahaan Tak Tahan Kenaikan Upah
Pemerintah resmi memperluas kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Kebijakan ini disambut baik Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), namun serikat pekerja juga mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan insentif tersebut sebagai alasan untuk menahan kenaikan upah. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan bahwa pembebasan pajak […]
-
RUU Keuangan Negara Masuk Prolegnas 2026,Tax Amnesty Jadi Long List
Komisi XI DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran dari Prolegnas Prioritas 2025. RUUPengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagian dariProlegnas Prioritas 2025 justru dimasukkan ke dalam long list. “Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Komisi XI […]
-
Menkeu Purbaya Belum Berencana Tambah Pajak Baru
Menteri Keuangan (menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum memiliki rencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN), meski program tersebut telah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. “Itu (BPN) belum, belum saya pikirkan,” kata Purbaya saat ditemui awak media di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa […]
-
UMKM Girang Prabowo Perpanjang PPh Final 0,5% hingga 2029
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM hingga 2029. Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menilai kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah terhadap keberlangsungan sektor UMKM di tengah dinamika ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Menurut Edy, keputusan tersebut […]
-
Purbaya Ogah Tambah Pajak, Pede Raup Rp100 T per 0,5% Laju Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ogah menambah pajak, termasuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) demi mengejar target pendapatan negara. “Belum, belum saya pikirkan (pembentukan BPN), saya belum tahu. Pada dasarnya, belum disentuh (rencana pembentukan BPN),” tegas Purbaya usai Rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). “Kalau pajak, bea cukai, […]
WA only