Author: Admin 21
-
Dukung Industri Makin Berkembang, Pemerintah Siap Beri Fasilitas Pajak
Melalui belanja perpajakan (tax expenditure) tiap tahunnya, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan banyaknya insentif pajakmencerminkan bahwa kebijakan pajak di Indonesia tidak semata-mata fokus merauppenerimaan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan industri nasional. Dia optimistis jika industri semakin berkembang maka kontribusi pajaknya […]
-
PPN DTP Bikin Penjualan Rumah Melesat, Apartemen Justru Seret
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai lebih efektif mendorong penjualan rumah tapak dibandingkan apartemen. Perbedaan waktu pembangunan menjadi faktor utama, di mana rumah dapat lebih cepat tersedia sementara apartemen membutuhkan waktu lebih panjang hingga siap serah terima. Head of Research Colliers Indonesia, Feri Salanto, menyebut aturan teknis PPN DTP yang hanya berlaku […]
-
Insentif Pajak Kendaraan di Sulsel Oktober 2025, Pembebasan Denda hingga Diskon PKB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memberlakukan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang bulan ini atau hingga 31 Oktober 2025 melalui Program Bebas dan Diskon Pajak Kendaraan. Masyarakat bisa mendapat sejumlah keringanan, antara lain pembebasan denda PKB 100% (kecuali kendaraan baru), pengurangan pokok pajak sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2024 ke bawah, dan diskon 9,5% untuk […]
-
DPR Apresiasi Menkeu Purbaya Tunda Pajak UMKM di Marketplace
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk transaksi para pedagang daring di platform marketplace. Menurutnya, keputusan tersebut memberi perlindungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi. “Penundaan ini menjadi sinyal bahwa […]
-
Komisi XI DPR dukung penundaan pajak marketplace agar tak bebani UMKM
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menunda penerapan pungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang daring melalui lokapasar atau marketplace agar tak membebani usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Menurut dia, langkah ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan, dan tetap […]
WA only