Author: Admin 21

  • Omzet Rp4,8 M Terlampaui, Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pertama Nihil

    Omzet Rp4,8 M Terlampaui, Angsuran PPh 25 untuk Tahun Pertama Nihil

    Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak badan yang akan memakai tarif PPh umum dari sebelumnya membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018, tidak perlu mengangsur PPh Pasal 25 pada tahun pertama. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/2018, wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar pada suatu tahun pajak […]

  • Soal Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Begini Keterangan Resmi DJP

    Soal Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Begini Keterangan Resmi DJP

    Publik tengah ramai memperbincangkan mengenai pengenaan pajak 5% atas gaji Rp5 juta. Terkait dengan hal ini, Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan keterangan resmi. Dalam Siaran Pers No. SP-1/2023, DJP mengatakan sejak diterbitkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), aturan mengenai lapisan tarif PPh orang pribadi disesuaikan agar lebih adil dengan berpihak kepada kelompok masyarakat kecil dan menengah. […]

  • Stafsus Sri Mulyani Beberkan Simulasi Hitung Pajak untuk Gaji Rp 5 Juta: Tak Ada Kenaikan Tarif

    Stafsus Sri Mulyani Beberkan Simulasi Hitung Pajak untuk Gaji Rp 5 Juta: Tak Ada Kenaikan Tarif

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan simulasi perhitungan pajak penghasilan (PPh) dengan aturan baru. Perhitungan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Prastowo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada pajak baru ataupun kenaikan tarif pajak untuk karyawan. Justru melalui UU Nomor 7 Tahun 2021, kata […]

  • Rezim Pajak Baru, Menteri Keuangan Berwenang Cegah Praktik Penghindaran Pajak

    Rezim Pajak Baru, Menteri Keuangan Berwenang Cegah Praktik Penghindaran Pajak

    Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait dengan rezim pajak baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dalam PP tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan terkait dengan instrumen pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance). Dengan adanya payung hukum tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan wewenang untuk melakukan tindakan anti penghindaran pajak. […]

  • Jurus Pemerintah Tutup Celah Penghindaran Pajak

    Jurus Pemerintah Tutup Celah Penghindaran Pajak

    PP 55/2022 memberikan kewenangan baru ke Menkeu untuk mencegat penghindaran pajak Ada jurus baru pemerintah menyigi wajib pajak bandel. Pemerintah lewat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan gencar mencegah upaya penghindaran pajak, khususnya atas praktik penggerusan basis dan pengalihan laba alias base erosion and profit shifting (BEPS). Mengulik Peraturan Pemerintah (PP) No 55/2022 […]

WhatsApp WA only