Author: Admin 21

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menyebut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) hanya “berburu di kebun binatang” dalam urusan pemungutan pajak. Mari Elka menyoroti rasio pajak Indonesia hanya 8,4 persen pada semester I 2025. Padahal, capaian tax ratio di kawasan ASEAN bisa tembus 16 persen. Pada saat bersamaan, DJP hanya memungut pajak […]

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap strategi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2026. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menuturkan peningkatan PNBP ini akan diperoleh melalui setoran dari Kementerian/Lembaga (K/L). “PNBP dari kementerian-kementerian ya,” kata Anggito ketika ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (19/9/2025).  Sementara terkait target pajak, Anggito menyebut strategi pemerintah akan difokuskan […]

Pemerintah kembali menerapkan kebijakan pekerja bergaji di bawah Rp10 juta bebas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Kebijakan ini bagian dari stimulus ekonomi yang diumumkan pemerintah pekan ini. Pemerintah memperpanjang penerapan kebijakan hingga tahun depan. “Akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9). Namun, apakah […]

Pemerintah resmi memperluas kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka). Kebijakan ini disambut baik Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), namun serikat pekerja juga mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan insentif tersebut sebagai alasan untuk menahan kenaikan upah. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menegaskan bahwa pembebasan pajak […]

Komisi XI DPR memasukkan RUU Keuangan Negara, bukan RUU Pengampunan Pajak, ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. RUU Keuangan Negara merupakan RUU luncuran dari Prolegnas Prioritas 2025. RUUPengampunan Pajak (tax amnesty) yang awalnya merupakan merupakan bagian dariProlegnas Prioritas 2025 justru dimasukkan ke dalam long list. “Sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Komisi XI […]