Author: Admin 21

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan ketentuan perpajakan terbaru mengenai aset kripto pada Jumat, 25 Juli 2025. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025,” bunyi Pasal 28 PMK Nomor 50 Tahun […]

Pemerintah menyesuaikan ketentuan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Penyesuaian ketentuan tersebut dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK No.51/2025. Beleid yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 ini diterbitkan di antaranya untuk menyesuaikan ketentuan impor emas batangan. “bahwa untuk […]

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan baru pajak emas mulai Jumat (1/8) besok. Aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/ Atau Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas dan/atau Batu Permata […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama terkait pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam layanan perpajakan. Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dengan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen dalam melaksanakan reformasi perpajakan, […]

Ditjen Pajak DJP dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil) Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebutkan kerja sama DJP dan Ditjen Dukcapil mencakup validasi data NIK untuk kepentingan pajak, pemutakhiran data kependudukan, serta pemberian layanan face recognition untuk mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan. […]