Author: Admin 21
-
Kata Sri Mulyani Soal Pemerintah Mau Jaring Pajak dari Pedagang Eceran
PEMERINTAH akan berfokus mengawasi sektor dengan aktivitas shadow economy yang tinggi dan selama ini sulit dipungut pajak. Rencana tersebut tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Selain perdagangan eceran, sektor makanan dan minuman, perdagangan emas, serta perikanan juga bakal menjadi sasaran. Dikutip dari laman resminya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut shadow economy sebagai aktivitas ekonomi yang luput dari pengawasan […]
-
Mekanisme Pajak Digital Tak Seperti Dimaksud AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada negara yang menerapkan pajak digital. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi bilang, rencana AS tidak ada dalam mekanisme di Indonesia. Menurut Edi, meski Indonesia memiliki rencana menarik penerimaan dari sektor digital, tidak semua layanan digital […]
-
Setoran Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 40,02 Triliun Per Juli 2025
Pemerintah mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Penerimaan tersebut bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak aset kripto, pajak fintech, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan, kontribusi […]
-
Ditjen Pajak Kantongi Rp40,02 T dari Usaha Ekonomi Digital per 31 Juli
Setoran pajak dari sektor usaha ekonomi digital per 31 Juli 2025 Rp 40,02 triliun. Nilai itu naik sekitar 49,6% bila dibandingkan perolehan per 31 Juli 2024. Nilai penerimaan pajak itu berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Rp31,06 triliun, pajak atas aset kripto Rp1,55 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp3,88 […]
-
Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 40 Triliun Per Akhir Juli 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Penerimaan negara itu paling banyak dipungut dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 31,06 triliun. Kemudian, pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp 3,88 triliun, pajak yang dipungut pihak […]
WA only