Author: Admin 21
-
Jualan Tanah dan Rumah di Marketplace Tak Dipungut PPh Pasal 22
PMK 37/2025 mengatur penghasilan yang diterima pedagang online atas hasil jual beli tanah atau bangunan melalui marketplace tidak dipungut PPh Pasal 22. Dalam PMK 37/2025 telah diperinci beberapa jenis transaksi yang tidak dipungut PPhPasal 22, salah satunya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. “Pihak lain … tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 … atas penghasilan […]
-
KLU bagi Pengguna PPh Final 0,5% UMKM Tak Diatur Khusus, Lalu Gimana?
Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi lapangan usaha KLU yang berhak untuk memanfaatkan PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku UMKM. Pada prinsipnya, UMKM yang memenuhi ketentuan Pasal 56 PP 55/2022 bisamenggunakan PPh final 0,5%. ‘Batasan’ penggunaan PPh final 0,5% pun lebih disebabkan jangka waktu pemanfaatan yang dihitung sejak wajib pajak terdaftar, bukan sejak perubahan […]
-
Kripto Jadi Aset Keuangan, PMK Pajak Kriptoakan Direvisi
Ditjen Pajak (DJP) akan merevisi regulasi mengenai pemajakan atas aset kripto, yakni Peraturan Menteri Keuangan PMK 81/2024. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan revisi PMK 81/2024 diperlukan mengingat PMK tersebut masih mengategorikan aset kripto sebagai komoditas. “Dulu kami mengatur mengatur aset kripto sebagai bagian dari komoditas. Kemudianketika dia beralih menjadi financial instrument maka aturannya harus kita […]
-
DJP Jadikan Taxpayers Charter sebagai Acuan Integritas Layanan Pajak
Piagam wajib pajak (taxpayers charter) akan menjadi pedoman etika layanan, acuan transparansi, serta sarana penguatan hubungan DJP dan wajib pajak.Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 23/7/2025. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan taxpayers charter merupakan bentuk komitmen DJP dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak. Dia pun berharap pegawai […]
-
Biaya untuk Aksesi OECD Capai Rp245 Miliar hingga 2026
Kementerian Keuangan menyatakan total tagihan biaya aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development OECD akan mencapai €13,62 juta atau sekitar Rp245,26 miliar. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin mengatakanproses aksesi OECD ditargetkan akan selesai pada 2026. Oleh karena itu, tagihan biaya aksesi Indonesia juga akan dibayarkan dalam 3 termin pada […]
WA only