Author: Admin 21
-
DJP Himpun Pajak Ekonomi Digital Rp40 Triliun hingga Juli 2025
Ditjen Pajak (DJP) melaporkan realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp40,02 triliun hingga 31 Juli 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan penerimaan tersebut berasal atas 4 jenis pajak, yaitu PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), kripto, P2P lending atau fintech, dan pajak atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa […]
-
Ekonomi Digital Berkembang Pesat, DJP Siapkan Strategi Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan strategi baru untuk memperluas basis penerimaan negara seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, pada 2024 lalu, transaksi ekonomi digital mencapai Rp 1.454 triliun atau tumbuh 6,6 persen. Angka itu jauh di atas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) […]
-
Hotel & Restoran Jakarta Bisa Dapat Insentif Pajak 50%, Ini Syaratnya
Pemerintah Provinsi Jakarta menjelaskan syarat bagi pelaku usaha sektor perhotelan, restoran makanan dan minuman yang ingin mendapat insentif pajak hingga 50% di Jakarta. Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan para pelaku usaha wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP jika ingin mendapatkan insentif pajak hingga 50% Menurut Pramono, […]
-
DPRD minta Pemkot Malang terbitkan perwali soal tarif PBB terbaru
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta pemerintah kota (pemkot) setempat segera menerbitkan peraturan wali kota (perwali) menyangkut skema baru pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Dwicky Salsabil Fauza di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan perwali tersebut menjadi turunan teknis dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun […]
-
PBB di Gresik Tak Naik, Bupati Bidik Wisata dan Aset Daerah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur, memutuskan tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada 2025. Sebagai gantinya, Pemkab Gresik akan fokus menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan optimalisasi aset daerah. “Pemerintah tahun ini tidak menerapkan kenaikan pajak PBB-P2 […]
WA only