Author: Admin 21
-
PBB Bikin Banyak Daerah Geger, DPR: Bara Api Itu dari Pemerintah Pusat
Anggota Komisi II DPR menganggap fenomena naiknya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bermuara dari kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kebijakan itu di antaranya yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan, dalam […]
-
Di Bawah Target Prabowo, Tax Ratio 2029 Diperkirakan Hanya 15,01% PDB
Pemerintah optimistis kinerja penerimaan perpajakan akan semakin solid dalam lima tahun mendatang. Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, pemerintah menargetkan rasio perpajakan alais tax ratio pada tahun 2029 mencapai 11,52% hingga 15,01% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini masih jauh dari ambisi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan rasio pajak selevel negara tetangga […]
-
Wamendagri Bantah Pemda Naikkan PBB gara-gara Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membantah bahwa banyak pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) karena terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bima mengatakan, dari sekitar 104 pemerintah daerah (Pemda) yang menaikkan PBB P2, kebanyakan di antaranya melakukannya sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran. “Jadi saya kira tidak tepat, […]
-
Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mencatat ada 104 daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beberapa waktu belakangan. Bima mengklaim kebijakan para kepala daerah itu tidak berkaitan dengan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat sejak awal 2025. Menurutnya, sebagian besar kebijakan tersebut telah diterbitkan jauh […]
-
Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas […]
WA only