Author: Admin 21
-
Wamendagri Bantah Pemda Naikkan PBB gara-gara Efisiensi Anggaran
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membantah bahwa banyak pemerintah daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) karena terdampak efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bima mengatakan, dari sekitar 104 pemerintah daerah (Pemda) yang menaikkan PBB P2, kebanyakan di antaranya melakukannya sebelum ada kebijakan efisiensi anggaran. “Jadi saya kira tidak tepat, […]
-
Wamendagri Ungkap 104 Daerah Naikkan Tarif PBB-P2, Akibat Efisiensi Anggaran Prabowo?
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mencatat ada 104 daerah yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beberapa waktu belakangan. Bima mengklaim kebijakan para kepala daerah itu tidak berkaitan dengan efisiensi dana transfer ke daerah yang dilakukan pemerintah pusat sejak awal 2025. Menurutnya, sebagian besar kebijakan tersebut telah diterbitkan jauh […]
-
Kemendagri Pastikan Kenaikan PBB Gila-gilaan di Daerah Ditunda & Dicabut
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas […]
-
Kemendagri Minta Kepala Daerah Kaji Ulang atau Batalkan Kenaikan PBB-P2 di Atas 100 Persen
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah untuk mengkaji ulang, atau bahkan membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang besarannya lebih dari 100 persen. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam melakukan penyesuaian PBB-P2. “Kementerian Dalam […]
-
Belanja Pajak Tak Ungkit Pengolahan
Dukungan pemerintah terhadap industri pengolahan melalui belanja perpajakan belum membuahkan hasil signifikan. Kinerja industri pengolahan justru semakin menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Merujuk Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, periode 2021 hingga 2026, alokasi belanja perpajakan industri pengolahan terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, alokasi belanja perpajakan sektor ini tercatat […]
WA only