Author: Admin 21
-
WP Perlu Perhatikan! Koreksi Fiskal Era Coretax Dilaksanakan Per Akun
Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan koreksi fiskal dalam SPT Tahunan era coretax administration system harus dilaksanakan per akun. Fungsional Penyuluh DJP Rohmat Arifin mengatakan ketentuan tersebut penting untuk dipahami sebelum wajib pajak melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025 pada tahun depan. “Koreksi fiskal akan per akun nanti. Kalau sekarang [dalam SPT Tahunan tahun pajak 2024 dan […]
-
Pemkot Ini Hapuskan Denda PBB hingga Desember 2025
Pemkot Bontang, Kalimantan Timur, menggelar program pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2018-2024. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang menyampaikan program pembebasan denda PBB-P2 ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2025. Karena sudah berlaku, warga Bontang diimbau segera memanfaatkan insentif tersebut. “Jangan khawatir, sekarang ada program pembebasan denda PBB-P2 […]
-
Potensi Investasi dan Kinerja Pajak Dinilai Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi 2026
Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 mencapai target sebesar 5,4%, melalui penguatan investasi dan perbaikan kinerja perpajakan. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo mengatakan bahwa meskipun target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 terbilang ambisius, peluang untuk mencapai target tersebut tetap terbuka lebar jika ditopang strategi fiskal […]
-
Pemkot Balikpapan Tebar Diskon PBB 90% saat Pemda Ramai Kerek Pajak
Pemerintah Kota Balikpapan resmi memberikan stimulus pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 90 persen dari ketetapan pokok, sebagai langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi yang tengah melanda masyarakat. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan Idham menyatakan kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini dan dapat diakses oleh seluruh wajib pajak yang memenuhi […]
-
Komisi II Sebut Peninjauan Kenaikan PBB Langkah Tepat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta peninjauan ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dinilai merupakan keputusan yang tepat. Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin mengatakan langkah tersebut tepat, guna mereduksi gejolak akibat kenaikan PBB seperti kasus di Pati. “Secara temporari, memang suka atau tidak suka, langkah ini harus […]
WA only