Author: admin04
-
SP2DK Diperkuat, Pengawasan Kian Ketat
Pemerintah menaikkan tingkatan pengaturan Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan (SP2DK). Semula, SP2DK hanya diatur melalui surat edaran internal. Kini, SP2DK diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025. Langkah ini menandai ambisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertebal fondasi hukum salah satu senjata utama pengawasan kepatuhan, sekaligus memperluas jangkauan bidikannya. Selama ini, SP2DK hanya […]
-
Dirjen Pajak Buka-Bukaan Soal Risiko Kalau WP Tak Aktivasi Coretax
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto kembali membeberkan konsekuensi yang bakal dialami wajib pajak kalau tak kunjung melakukan aktivasi coretax system. Topik soal coretax ternyata masih menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (9/1/2025). Dalam keterangan lisan, Bimo mengingatkan bahwa seluruh pelayanan administrasi perpajakan kini dilaksanakan sepenuhnya melalui coretax system. Karenanya, wajib pajak perlu […]
-
Respons Resmi Ditjen Pajak terkait OTT KPK di Lingkungan DJP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan keterangan tertulis mengenai penetapan tersangka oleh KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan DJP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli menegaskan bahwa DJP menghormati dan mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Saat ini, diketahui ada 5 tersangka, di mana 3 orang di antaranya […]
-
Usai OTT KPK, Dirjen Pajak Bimo Ajak Pegawai Jaga Rumah Besar DJP
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menegaskan komitmen penguatan integritas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Bimo menekankan bahwa peristiwa tersebut tidak seharusnya terulang dan harus menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran DJP. Ia mengungkapkan telah berkomunikasi […]
-
Segera Terbit, Revisi Aturan PPh Final UMKM Menunggu Diteken Prabowo
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 segera terbit. Topik tersebut menjadi salah satu pemberitaan media nasional pada hari ini, Senin (12/1/2026). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan revisi PP 55/2022 sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani. “Saat ini menunggu pengundangan, sudah di meja Bapak Presiden,” katanya. Melalui revisi PP […]
WA only