Author: admin04
-
Pajak Daerah Stagnan, Kemendagri Dorong Kebijakan Fiskal Asimetris
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan penguatan fiskal daerah secara melalui kebijakan fiskal asimetris yang berbasis pada potensi di wilayah pemda masing-masing. Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan penguatan fiskal secara asimetris diperlukan sehingga penerimaan pajak daerah bisa dioptimalkan sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi di setiap daerah. “Kita perlu rumuskan pendekatan kebijakan fiskal yang lebih asimetris […]
-
Redam Shadow Economy untuk Penerimaan Pajak yang Lebih Maksimal
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk memacu penerimaan negara bila dapat menggali potensi penerimaan pajak dari shadow economy. Bila pemerintah bisa mengatasi shadow economy maka akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld berpendapat potensi penerimaan negara dari shadow economy sangat besar. Shadow economy adalah kegiatan […]
-
Kemenkeu fokus bidik pajak kripto guna tambah penerimaan negara
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bakal mengoptimalkan kebijakan perpajakan aset kripto sebagai salah satu langkah untuk menambah penerimaan negara. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jakarta, Selasa, menjelaskan terdapat perubahan regulasi perpajakan untuk aset digital tersebut. Aturan baru itu sudah diterbitkan lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]
-
Menang di WTO, Indonesia Desak Uni Eropa Hapus Bea Masuk Impor Biodiesel
Indonesia mendesak Uni Eropa untuk segera menghapus bea masuk imbalan atas impor biodiesel, setelah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan Indonesia dalam sengketa bea masuk impor biodiesel. Indonesia yang merupakan eksportir minyak sawit terbesar dunia telah menyatakan dalam pengaduan ke WTO pada tahun 2023 bahwa bea masuk yang dikenakan Uni Eropa, tujuan terbesar ketiga untuk produk […]
-
Imbas Kenaikan PBB, Cirebon Revisi Perda Pajak Daerah
DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat, berencana mempercepat revisi Peraturan Daerah (Perda) 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Percepatan revisi Perda 1/2024 ini guna merespons protes masyarakat atas kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Cirebon. “Perda ini sedang direvisi dan sudah masuk dalam pembahasan di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD. Artinya DPRD menilai […]
WA only