Author: admin04

Sejak diberlakukannya kebijakan pajak aset kripto pada 2022, sektor ini terbukti memberi kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto mencapai Rp1,61 triliun hingga Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama delapan bulan pertama tahun ini […]

Pemkot Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berupaya mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bapenda Kota Palangka Raya Emi Abriyani menuturkan pemkot telah menjalankan beberapa strategi optimalisasi, termasuk menghimpun data wajib pajak dan memberikan pemutihan denda PBB-P2. “Berbagai langkah nyata dilakukan, mulai dari pemutakhiran database PBB-P2, penyesuaian […]

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) melihat tekanan restitusi terhadap kinerja penerimaan pajak terus menunjukkan tren penurunan.  Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar menilai, meski potensi beban restitusi masih ada, dampaknya terhadap penerimaan diperkirakan akan semakin mengecil ke depan. “Tekanan restitusi ke penerimaan seharusnya terus berkurang. Rata-rata restitusi dari periode Januari-Juli itu sebesar Rp 39,9 triliun […]

Ditjen Pajak (DJP) mencatat realisasi penerimaan PPh orang pribadi hingga Agustus 2025 mencapai Rp15,91 triliun, tumbuh 39,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Rosmauli mengatakan salah satu faktor yang mendorong penerimaan PPh orang pribadi ialah meningkatnya pembayaran PPh dari wajib pajak pekerja bebas profesional. “Kinerja penerimaan PPh orang […]

Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) bisa dibatalkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) jika surat perintah pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang sama telah diterbitkan. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, kepala KPP berwenang membatalkan penerbitan SP2DK bila SP2DK dimaksud sudah diterbitkan, tetapi belum disampaikan […]