Author: admin04
-
Target Pajak Kurang Rp1.2456,3 Triliun, Kemenkeu: Tidak Ada Kebijakan Baru
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum akan mengeluarkan kebijakan pajak baru kendati celah penerimaan pajak dengan target 2025 masih sangat besar. Sekadar catatan, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2025 baru mencapai Rp831,27 triliun. Sementara itu, Kemenkeu menetapkan outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,9 triliun sehingga otoritas harus bisa mengumpulkan Rp1.2456,3 triliun selama semester II/2025 agar target tahun ini […]
-
Pemprov Bakal Pangkas Tarif Pajak Kendaraan hingga Biaya Sewa GOR
Pemprov Bengkulu berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) No. 7/2023 guna memangkas tarif pajak dan retribusi daerah atas beberapa objek pajak. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan penurunan tarif pajak dan retribusi tersebut bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak. “Pemerintah ingin meringankan beban rakyat, salah satunya melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi […]
-
SPT Masa PPN Lebih Bayar, Bisakah Direstitusi? Begini Aturannya
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengingatkan bahwa SPT Masa PPN yang berstatus lebih bayar selain masa pajak terakhir umumnya tidak dapat direstitusi dan hanya punya opsi dikompensasikan. Secara umum, Kring Pajak menyatakan pilihan yang aktif ketika status SPT Masa PPN-nya lebih bayar hanya dikompensasikan. Namun, kondisi ini berbeda jika terdapat transaksi Pasal 9 […]
-
Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I memberi klarifikasi terkait pemberitaan seorang penjahit di Pekalongan ditagih pajak hingga Rp2,8 miliar. Pihak Ditjen Pajak menyatakan bahwa petugas hanya melakukan klarifikasi data, bukan penagihan pajak. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah I Nurbaeti Munawaroh menjelaskan bahwa kasus bermula dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan […]
-
Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyasar efisiensi sejumlah pos anggaran transfer ke daerah atau TKD, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/2025. Pemasukan pajak hingga pembangunan daerah pun dinilai terancam. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman menilai langkah pemerintah pusat mencadangkan TKD hasil efisiensi dan tidak menyalurkannya ke daerah—sebagaimana diatur dalam […]
WA only