Author: admin04
-

Lagi! DPR Beri Warning ke DJP untuk Rampungkan Perbaikan Coretax
Lagi-lagi parlemen memberikan peringatan kepada Ditjen Pajak (DJP) untuk segera merampungkan pembenahan pengoperasian coretax system. Topik ini menjadi salah satu pembahasan publik dalam sepekan terakhir. Pesan soal coretax system itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro. Menurutnya, perbaikan coretax mutlak harus diselesaikan karena sistem administrasi pajak itu punya peran penting dalam optimalisasi […]
-

Perkuat Hubungan, Dirjen Pajak Serahkan Piagam kepada 20 WP di Jatim
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Bimo Wijayanto, secara resmi menyerahkan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak kepada 20 wajib pajak terpilih untuk memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak di Cemara Ballroom, Malang, Jawa Timur (Jatim), Kamis (7/8/2025). Bimo mengatakan, para penerima piagam merupakan representasi dari wajib pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil […]
-

Lebih Mudah Intip Data Wajib Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) bakal semakin mudah memantau data-data wajib pajak. Pasalnya, otoritas tengah menggabungkan sejumlah sistem dan teknologi baru terkait hal tersebut. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk penguatan digital penduduk lewat pengembangan Digital ID. Dengan Digital ID, Ditjen […]
-

Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB hingga 250 Persen
Bupati Pati, Sudewo mengungkapkan akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Sudewo mengatakan bahwa bahwa penyesuaian ini PBB di Pati bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal […]
-

Ada Pemutihan Denda, WP Diimbau Bayar PBB-P2 Maksimal 30 September
Pemkot Pematangsiantar, Sumatra Utara, memberikan keringanan berupa penghapusan denda atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk seluruh tahun pajak. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pematangsiantar Arri Suaswandhy mengatakan kebijakan pemutihan denda PBB-P2 ini berlaku hingga 30 September 2025. “Masyarakat yang memiliki objek pajak PBB-P2 yang berada di […]
WA only