Author: admin04

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa pengusaha masih menemukan hambatan saat mengakses sistem Coretax. Kendala teknis dialami karena perlu waktu penataan agar operasional sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu makin lancar. Namun menurut Shinta sistem Coretax saat ini sudah membaik. “Masih ada (kendala), teknis-teknis pasti kan perlu waktu […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi ataş aset kripto. Aturan ini seiring dengan pergeseran status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari ko-moditas, kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument, maka aturannya harus kami sesuaikan,” ujar Direktur […]

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengingatkan agar kepada para bawahannya agar tidak boleh ada praktik pemerasan kepada para wajib pajak. Peringatan itu Bimo sampaikan usai Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Taxpayers’ Charter alias Piagam Wajib Pajak pada Selasa (22/7/2025). Dalam piagam tersebut, diatur delapan hak dan kewajiban wajib pajak. Salah satu yang diatur adalah […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal mengatur kembali pajak tentang transaksi aset kripto. Peraturan ini nantinya merupakan penyesuaian dari kebijakan pajak kripto sebelumnya. Rencana tersebut diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) pajak Bimo Wijayanto saat peluncuran piagam wajib pajak di kantornya, Selasa, 22 Juli 2025. Selama ini, kata dia, pajak kripto diatur hanya sebagai komoditas. “Kemudian […]

Setelah sekian dekade reformasi pajak berjalan di Indonesia, pemerintah akhirnya berinisiatif menerbitkan ‘Piagam Wajib Pajak’ atau ‘Taxpayers Charter‘. Taxpayers charter berisi kodifikasi dan penyederhanaan atas hak dan kewajiban wajib pajak yang selama ini ketentuannya tersebar di ratusan regulasi, mulai dari peraturan menteri keuangan (PMK) hingga Undang-Undang (UU). Piagam tersebut akan berisi 8 hak dan 8 […]